Kampanye KTP Papua Terhambat: Ketakutan Melanda Jutaan Orang

Pendaftaran massal ini menyasar Orang Asli Papua (OAP) untuk memberikan identitas resmi, namun banyak yang menghindari proses tersebut karena khawatir akan pemantauan pemerintah. Perlawanan ini mengancam konsolidasi administratif Jakarta dan akses layanan sosial bagi warga Papua. Kesenjangan data melanggengkan eksklusi dari layanan kesehatan, pendidikan, dan hak pilih.

Trauma historis akibat operasi keamanan dan janji-janji yang diingkari memicu persepsi bahwa pengumpulan data memungkinkan pengawasan negara. Upaya jangkauan Menteri Haluk untuk mengoreksi keyakinan ini, namun kepercayaan tidak bisa didekretkan. Tanpa jaminan keamanan yang nyata, kampanye ini kemungkinan akan gagal.

Kebuntuan ini membawa risiko tinggi: data demografis Papua sangat penting untuk alokasi anggaran dan perencanaan pembangunan. Keterlambatan memperkuat narasi separatis bahwa niat Jakarta bersifat predatoris. Modal politik yang diinvestasikan dalam upaya ini berisiko menjadi bumerang jika paksaan menggantikan persuasi.

Langkah Strategis: Jakarta harus memisahkan pendaftaran KTP dari operasi keamanan dan memberikan manfaat nyata terlebih dahulu. Sampai warga Papua melihat data sebagai alat pemberdayaan, bukan kontrol, registrasi akan tetap kosong. Kepercayaan adalah satu-satunya basis data yang berarti.

Artikel ini disunting dengan bantuan AI untuk keterbacaan. Baca disini (link asli).