Harga Elpiji Melonjak, Pemerintah Nigeria Turun Tangan: Pasokan Domestik Jadi Prioritas

Pemerintah Nigeria mengambil langkah darurat untuk meredam kenaikan harga gas elpiji (LPG) yang terus membebani rumah tangga. Melalui Kementerian Sumber Daya Minyak (Gas), otoritas migas Nigeria (NMDPRA) diminta segera menggencarkan dialog dengan produsen, pemasar, dan pemangku kepentingan lainnya demi menstabilkan pasar LPG dalam negeri.

Menteri Negara Sumber Daya Minyak (Gas), Dr. Ekperikpe Ekpo, dalam pernyataan resmi Senin lalu, menegaskan bahwa seluruh produsen LPG dilarang mengekspor volume yang seharusnya dialokasikan untuk konsumsi domestik. Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat atas harga elpiji yang mencapai N2.000 per kg (sekitar Rp 40.000) di pengecer pinggir jalan, sementara pemasar besar seperti NIPCO menjual N1.600 per kg (sekitar Rp 32.000).

Ekpo menjelaskan bahwa lonjakan harga bukan semata-mata akibat kegagalan kebijakan, melainkan dipicu oleh faktor eksternal seperti volatilitas nilai tukar mata uang asing, kenaikan biaya logistik, keterbatasan infrastruktur, dan fluktuasi harga LPG internasional. “Penyesuaian harga ini mencerminkan realitas pasar yang ada, dan jangan disalahartikan sebagai tanda kegagalan kebijakan,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip oleh juru bicaranya, Louis Ibah.

Untuk mengatasi tekanan pasokan, pemerintah mengandalkan proyek fasilitas gas baru milik Seplat Energy yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli mendatang. Proyek tersebut diyakini akan secara signifikan meningkatkan pasokan LPG nasional. Selain itu, para pemasar telah berkomitmen menambah volume impor untuk melengkapi produksi dalam negeri.

Dalam konteks Indonesia, situasi serupa pernah terjadi ketika harga elpiji 3 kg melonjak akibat kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah Indonesia saat itu mengandalkan kebijakan larangan ekspor dan penambahan kuota impor untuk menstabilkan harga. Nigeria, sebagai produsen minyak dan gas utama Afrika, menghadapi tantangan struktural yang mirip: infrastruktur distribusi yang belum memadai dan ketergantungan pada impor untuk memenuhi sebagian kebutuhan domestik.

Meski pemerintah Nigeria optimistis pasokan akan membaik, konsumen tetap waspada. Harga elpiji yang tinggi telah memicu protes dan desakan agar intervensi lebih konkret segera dilakukan. Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan realisasi proyek-proyek infrastruktur gas yang telah direncanakan. Akankah pasokan dari Seplat Energy cukup untuk menekan harga ke tingkat yang terjangkau?