Inflasi Mei 2026 Terkendali di 3,08%, Mendagri Ingatkan Pemda Awasi Harga Minyak Goreng

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mencermati pergerakan harga minyak goreng di pasar masing-masing. Imbauan itu disampaikan menyusul data inflasi nasional yang masih dalam batas aman, namun sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan tekanan.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Juni 2026, inflasi year on year (Mei 2026 terhadap Mei 2025) tercatat sebesar 3,08 persen. Angka ini masih berada dalam rentang target pemerintah yang dipatok 1,5 hingga 3,5 persen. Meski demikian, Tito menekankan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok tetap harus dijaga, terutama komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (15/6), Mendagri menguraikan bahwa komponen makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar. Secara rinci, cabai merah menjadi komoditas dengan sumbangan inflasi tertinggi, yakni 0,08 persen, disusul minyak goreng. "Cabai yang paling tinggi 0,08 diikuti minyak goreng," ujarnya di hadapan para kepala daerah dan perwakilan instansi terkait.

Yang menarik, Tito justru menyoroti minyak goreng sebagai komoditas yang perlu diwaspadai. Menurutnya, meskipun sumbangan inflasi minyak goreng masih di bawah cabai, sifatnya sebagai kebutuhan utama masyarakat membuat fluktuasi harganya berdampak langsung pada daya beli. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak goreng terjadi di 165 kabupaten/kota, sementara 73 daerah lainnya mencatat penurunan. "Nah yang mungkin perlu diwaspadai adalah minyak goreng. Karena minyak goreng adalah kebutuhan utama," tegasnya.

Di sisi lain, Mendagri mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dan Perum Bulog yang dinilai berhasil menjaga ketersediaan pasokan beras. Dengan terjaganya stok, harga beras cenderung stabil dan tidak menjadi pemicu inflasi seperti pada periode sebelumnya. Hal ini menjadi kabar baik karena beras kerap menjadi komoditas utama penyumbang inflasi dalam tren historis.

Kendati inflasi secara umum terkendali, tekanan pada harga pangan tetap perlu diantisipasi. Tito meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemantauan harga dan berkoordinasi dengan dinas terkait, terutama untuk minyak goreng yang fluktuasinya cukup tinggi. Langkah intervensi pasar seperti operasi pasar atau kerja sama dengan distributor lokal bisa menjadi opsi jika harga terus merangkak naik.

Ke depan, tantangan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kesigapan daerah dalam membaca sinyal pasar. Pertanyaannya, mampukah pemerintah daerah merespons cepat sebelum gejolak harga minyak goreng berdampak lebih luas pada daya beli masyarakat?