Gibran Terima Aspirasi Mahasiswa: Pemerintah Akui Masih Banyak Kekurangan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima langsung perwakilan mahasiswa yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, dalam sebuah audiensi di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Gibran mengakui bahwa pemerintah masih memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan program dan kebijakan nasional.

“Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Gibran dalam pernyataan yang dikutip dari siaran pers keesokan harinya. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menekankan bahwa capaian yang sudah ada harus dirawat, namun perbaikan terus dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat, terutama mahasiswa.

Gibran menyampaikan apresiasi atas partisipasi kritis mahasiswa yang dianggapnya sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan. “Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” kata mantan Wali Kota Solo tersebut. Ia berjanji seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat, diaudit, dan dikonsolidasikan untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai sikap Gibran menunjukkan keterbukaan yang jarang terjadi di level pimpinan nasional. “Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengonsolidasikan hasilnya, dia akan memberitahukan kepada pimpinan, khususnya Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya usai pertemuan. Abdi juga mengapresiasi respons cepat Wapres yang langsung mencatat tuntutan mahasiswa.

Pertemuan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut perbaikan kebijakan di berbagai sektor. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai andalan pemerintah mendapat kritik tajam terkait efektivitas dan transparansi anggaran. Sementara itu, isu Koperasi Desa Merah Putih dan revisi regulasi pendidikan juga menjadi perhatian utama para demonstran.

Bagi publik Indonesia, langkah Gibran ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk meredam ketegangan sosial sekaligus membangun legitimasi di mata generasi muda. Namun, efektivitas dialog semacam ini akan diuji pada realisasi tindak lanjut. Mahasiswa berharap ruang dialog tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan kebijakan yang konkret.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah janji Gibran untuk mengaudit dan mengonsolidasikan aspirasi mahasiswa akan berujung pada revisi kebijakan yang signifikan, atau hanya menjadi catatan tanpa implementasi. Publik menunggu langkah nyata pemerintah dalam merespons tuntutan yang telah disuarakan.