Xi Beri Dukungan Penuh untuk Junta Myanmar di Tengah Kunjungan Kenegaraan
Baca dalam 60 detik
- Presiden China Xi Jinping secara terbuka mendukung kepemimpinan Min Aung Hlaing dalam pertemuan bilateral di Beijing, menandai pengakuan diplomatik terhadap junta Myanmar.
- Kedua negara menandatangani 18 nota kesepahaman yang mencakup infrastruktur, perdagangan, dan bantuan bencana, memperkuat hubungan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan.
- Kunjungan ini menjadi sinyal isolasi internasional Myanmar yang semakin berkurang, dengan China sebagai mitra utama di tengah konflik domestik yang berkepanjangan.

Presiden China Xi Jinping secara terbuka memberikan dukungan politik kepada pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam pertemuan di Beijing pada Selasa (16/6). Langkah ini menegaskan kembali posisi China sebagai sekutu utama junta militer Myanmar di tengah tekanan internasional yang masih membayangi negara tersebut.
Dalam sambutannya yang disiarkan oleh stasiun televisi negara CCTV, Xi menyatakan kesediaannya untuk terus memperkuat kepemimpinan bersama guna memajukan persahabatan dan kerja sama strategis komprehensif antara kedua negara. Pertemuan tertutup yang berlangsung kurang dari satu jam itu digelar di Balai Rakyat Agung, disertai upacara penyambutan kenegaraan.
Min Aung Hlaing berada di China untuk kunjungan kenegaraan lima hari, yang merupakan perjalanan pertamanya ke negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia sejak ia resmi menjabat sebagai presiden setelah pemilu kontroversial pada Desember dan Januari lalu. Kunjungan ini juga menjadi pertemuan keduanya dengan Xi dalam waktu kurang dari setahun, setelah sebelumnya menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Tianjin pada Agustus tahun lalu.
Kedua pemimpin kemudian menyaksikan penandatanganan 18 nota kesepahaman yang mencakup berbagai bidang, mulai dari transportasi lintas batas di subkawasan Mekong Raya, perdagangan bebas, bantuan bencana alam, kesehatan, hingga media. China selama ini menjadi salah satu mitra asing terpenting bagi militer Myanmar, yang merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 dan memicu perlawanan bersenjata.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung mengingat posisi Myanmar sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sebagai ketua ASEAN pada 2023, Indonesia telah mendorong dialog inklusif dan implementasi Konsensus Lima Poin untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Dukungan China terhadap junta dapat mempersulit upaya ASEAN dalam mendorong rekonsiliasi nasional dan mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi.
Para analis menilai bahwa kunjungan Min Aung Hlaing ke China menandakan semakin eratnya hubungan dengan Beijing sekaligus meningkatkan penerimaan internasionalnya. "Ini adalah sinyal bahwa China siap menjadi pelindung utama junta Myanmar di panggung global," ujar seorang pengamat hubungan internasional yang enggan disebutkan namanya. Di sisi lain, langkah ini juga menunjukkan bahwa isolasi diplomatik terhadap junta mulai retak, meskipun negara-negara Barat masih menjatuhkan sanksi.
Ke depannya, perlu dipertanyakan sejauh mana China akan menggunakan pengaruhnya untuk mendorong stabilitas di Myanmar, atau justru memperkuat cengkeraman militer yang berkuasa. Bagi ASEAN, khususnya Indonesia, tantangan untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas diplomasi regional semakin besar di tengah persaingan pengaruh antara kekuatan besar.



