Anwar Ibrahim Jadikan Proyek Relokasi Bukit Kiara Contoh Keadilan Perumahan

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, meresmikan peletakan batu pertama proyek perumahan permanen bagi penghuni longhouse Bukit Kiara, menandai babak baru penyelesaian sengketa lahan yang berlangsung lebih dari empat dekade. Dalam sambutannya, Anwar menegaskan bahwa proyek ini harus menjadi contoh bagaimana hak-hak warga, termasuk kelompok miskin kota, bisa dilindungi melalui proses hukum yang adil.

Anwar menyebut pencapaian ini sebagai tonggak bersejarah, karena membuktikan bahwa masyarakat miskin kota tidak harus kehilangan tanah atau rumah mereka. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap supremasi hukum. “Semoga semua negara bagian dan kota di negeri ini bisa belajar dari pengalaman ini. Harus ada keadilan. Tidak semua orang bisa datang dan merobohkan rumah atau mengambil tanah orang,” ujarnya di lokasi proyek.

Namun, Anwar juga mengingatkan bahwa proyek relokasi ini bukan berarti memberikan lampu hijau bagi pendirian bangunan liar. “Ini tidak berarti seseorang bisa seenaknya menduduki tanah dan membangun rumah setinggan lalu terus menuntut hak,” katanya. Pemerintah, menurut Anwar, telah bekerja keras melalui verifikasi status hunian dan perjanjian lama untuk menemukan solusi yang adil.

Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar RM1 juta untuk biaya perawatan, yang akan dikelola oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Langkah ini diambil untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung penghuni. Anwar menegaskan bahwa peran pemerintah adalah mencari jalan tengah yang adil, dengan tetap berpegang pada supremasi hukum dan memastikan kaum miskin tidak tertinggal.

Perdana Menteri juga menegaskan komitmen pemerintah federal untuk menegakkan keadilan bagi semua, tanpa memandang ras atau latar belakang sosial. “Baik Melayu, Cina, India, atau komunitas lainnya, hak-hak rakyat harus dilindungi. Kita tidak boleh pilih-pilih dalam soal keadilan. Keadilan bukan milik satu kelompok saja; ia milik semua yang berhak,” ujarnya.

Proyek Bukit Kiara ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa konflik perumahan di perkotaan dapat diselesaikan secara damai dan legal. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kota-kota lain di Malaysia yang menghadapi masalah serupa. Pertanyaan besarnya kini: akankah model penyelesaian seperti ini dapat direplikasi di tengah tekanan pembangunan yang semakin masif?