Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Mendagri Dorong DKPP Ubah Pendekatan dari Represif ke Preventif

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menggeser fokus dari penindakan pelanggaran menuju pencegahan yang lebih sistemik, menilai bahwa keberhasilan pemilu tidak diukur dari banyaknya sanksi yang dijatuhkan, melainkan dari minimnya pelanggaran yang terjadi.

Dalam acara syukuran HUT ke-14 DKPP di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Tito menekankan bahwa pendekatan preventif harus menjadi prioritas lembaga penegak etika penyelenggara pemilu tersebut. “Keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya prinsip pencegahan.

Pernyataan ini muncul di tengah persiapan Pemilu 2029 yang tahapannya belum dimulai. Tito menilai momentum ini tepat bagi DKPP untuk merancang sistem deteksi dini dan edukasi penyelenggara di daerah. Menurutnya, kompleksitas pemilu di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menuntut langkah antisipatif yang matang.

Selain mendorong perubahan paradigma, Tito juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemilu. Edukasi yang memadai bagi petugas di tingkat kelurahan hingga provinsi dinilai krusial untuk mengantisipasi potensi pelanggaran sejak dini. “Dukungan sarana dan prasarana juga perlu diperkuat agar DKPP dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tito mengapresiasi penyelenggaraan pemilu Indonesia yang selama ini dinilai berjalan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa pemilu merupakan satu-satunya momentum partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan nasional. “Yang lain kan melalui perwakilan,” katanya, menekankan pentingnya menjaga integritas proses tersebut.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda turut hadir secara virtual. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan dukungan lintas lembaga terhadap upaya reformasi DKPP.

Ke depan, tantangan terbesar DKPP adalah menerjemahkan dorongan politik ini ke dalam kebijakan konkret. Apakah lembaga ini mampu membangun sistem pencegahan yang efektif sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai? Ataukah pendekatan represif masih akan mendominasi? Jawabannya akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.