IHSG Terjun Bebas ke 5.434, Terseret Perang Iran-Israel dan Outflow Modal Asing
Baca dalam 60 detik
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 2,87% ke 5.434,30 pada sesi pertama perdagangan, dengan 646 saham ditutup di zona merah.
- Eskalasi konflik Iran-Israel memicu aksi jual massal dan mendorong indeks dolar AS ke level tertinggi sejak Maret, mengancam stabilitas rupiah.
- Defisit APBN per Mei 2026 melebar tipis menjadi Rp180,4 triliun, namun pemerintah mengklaim fondasi fiskal tetap solid di tengah tekanan global.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengalami pendarahan hebat pada perdagangan sesi pertama Senin (8/6/2026), merosot 2,87% ke posisi 5.434,30 dan memperpanjang tren koreksi yang telah berlangsung tiga bulan terakhir. Lebih dari 600 saham terperosok ke zona merah, menandakan kepanikan investor masih membara di tengah memanasnya konflik Timur Tengah dan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal dalam negeri.
Data perdagangan menunjukkan aksi jual terjadi secara agresif sejak awal sesi. Dalam sepuluh menit pertama, IHSG sempat ambles lebih dari 4% ke level terendah intraday 5.346,91 sebelum sedikit membaik. Sebanyak 646 saham tercatat melemah, sementara hanya 88 saham yang berhasil menguat. Nilai transaksi mencapai Rp12,92 triliun dengan volume 20,24 miliar saham, mengindikasikan tekanan jual yang masif dan terstruktur.
Hampir seluruh sektor terkoreksi, dengan sektor kesehatan, teknologi, dan konsumer non-primer menjadi yang paling terpukul. Sektor barang baku menjadi satu-satunya yang mampu bertahan di zona hijau. Emiten berkapitalisasi besar seperti TLKM, BBRI, dan BBCA tercatat sebagai pemberat utama laju IHSG.
Pemicu utama aksi jual kali ini adalah eskalasi konflik Iran-Israel yang kembali memanas. Iran dilaporkan meluncurkan rudal ke Israel pada Minggu (7/6/2026), untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata dengan Amerika Serikat berlaku pada April lalu. Ketua Parlemen Iran, Mohammed Baqer Ghalibaf, menuding blokade laut AS dan serangan Israel di Lebanon sebagai pelanggaran kesepakatan, dan menyatakan pangkalan AS serta aset Israel di kawasan kini menjadi target sah. Presiden AS Donald Trump, yang telah menerima laporan serangan, menyebut aksi Iran tidak akan membantu negosiasi dan dikabarkan akan mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak membalas.
Ketegangan geopolitik ini langsung berdampak pada pasar keuangan global. Indeks dolar AS melesat ke level 100,069, tertinggi sejak akhir Maret 2026, mendorong investor kembali memburu aset safe haven dolar. Konsekuensinya, arus modal keluar (outflow) dari negara berkembang seperti Indonesia semakin deras. Rupiah pun tertekan, dalam sepekan terakhir sudah ambrol hingga Rp18.000 per dolar AS.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh tensi geopolitik yang kembali meninggi, harga minyak yang tetap tinggi, dan meningkatnya risiko inflasi global. "Selain itu, kebutuhan dolar domestik masih cukup besar sesuai pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri," ujarnya dalam pesan singkat, Senin (8/6/2026).
Di tengah gejolak eksternal, pemerintah berusaha menenangkan pasar dengan merilis data fiskal terbaru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTA Jumat lalu (5/6/2026), mengungkapkan realisasi APBN hingga Mei 2026 menunjukkan defisit mencapai Rp180,4 triliun atau 0,70% dari PDB. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi April yang sebesar Rp164,4 triliun (0,64% dari PDB). Meski defisit melebar, Purbaya menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap solid dan defisit masih sesuai dengan desain APBN 2026. "Realisasi APBN sampai Mei 2026 terus menunjukkan positif," katanya.
Namun, investor tetap mencermati ketahanan fiskal di tengah tekanan perang yang mendorong kenaikan harga energi dan biaya-biaya lainnya. Kekhawatiran akan membengkaknya subsidi energi dan belanja negara lainnya membuat sentimen pasar masih rapuh. Dengan indeks dolar yang terus menguat dan konflik Iran-Israel yang belum mereda, IHSG dan rupiah diperkirakan masih akan menghadapi volatilitas tinggi dalam waktu dekat. Pertanyaan besarnya, akankah pemerintah mampu menjaga kepercayaan investor di tengah badai geopolitik yang kian kompleks?



