Dana Rp5 Triliun Cair, Kepala BGN Bantah Dapur MBG Berhenti Operasi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang membantah kabar penghentian operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, dengan menyatakan bahwa dana sebesar Rp5 triliun telah dicairkan untuk memastikan kelancaran program prioritas pemerintah tersebut.

Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa pencairan dana operasional sudah dimulai sejak Jumat pekan lalu. "Ada yang hoaks, ada juga yang memang terkait kendala teknis. Semua sudah dicairkan mulai Jumat. Jadi memang ada beberapa yang cair pada Jumat, dan sebagian lagi dicairkan hari ini," ujarnya.

Menurut Nanik, total dana yang telah dicairkan mencapai sekitar Rp5 triliun, termasuk untuk dapur di Aceh. Ia mengakui adanya laporan mengenai kendala teknis di lapangan, namun memastikan bahwa tidak ada masalah fundamental yang mengancam keberlangsungan program. "Jadi kalau tidak salah kami mendapat laporan sekitar Rp5 triliun dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, hanya masalah teknis saja," jelasnya.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di beberapa daerah berpotensi menghentikan operasional karena dana yang tersedia tidak mencukupi. Di Batam, program sempat dihentikan sementara pada hari yang sama, diduga akibat keterlambatan pencairan. Namun, program tetap berjalan di sekolah lain yang dilayani oleh dapur penyedia berbeda. Sementara di Lampung, diperkirakan 20–30 persen dapur SPPG tidak beroperasi sementara karena alasan serupa.

Kepala SPPG Lampung membantah isu penghentian nasional, menegaskan bahwa program tetap berjalan dan hanya menghadapi kendala administratif dalam proses pencairan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan bersifat lokal dan temporer, bukan kegagalan sistemik.

Bagi Indonesia, program MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Kendala pencairan dana yang sempat terjadi menyoroti pentingnya perbaikan sistem administrasi dan koordinasi antara pusat dan daerah. Ke depannya, BGN perlu memastikan mekanisme pencairan yang lebih cepat dan transparan agar program tidak terganggu oleh masalah teknis serupa. Pertanyaan yang muncul: apakah sistem pencairan dana saat ini sudah cukup adaptif untuk menjangkau seluruh daerah, terutama di wilayah terpencil?