Jakarta Film Commission Segera Dibentuk: Rano Karno Janjikan Subsidi untuk Sineas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk Jakarta Film Commission, sebuah badan yang akan bertugas memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan industri perfilman di ibu kota. Langkah ini diumumkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam acara pemutaran film Ghost in the Cell, Minggu (7/6), sebagai bagian dari peringatan Bulan Bung Karno.

Rano Karno menyatakan bahwa komisi ini nantinya akan menyediakan subsidi dan berbagai kemudahan bagi sineas lokal. "Apabila nanti Jakarta Film Commission sudah terbentuk, kita akan banyak memberikan semacam subsidi atau fasilitas-fasilitas agar sineas Indonesia bisa memproduksi lagi," ujarnya. Inisiatif ini muncul di tengah optimisme terhadap industri film nasional yang menunjukkan pertumbuhan pesat.

Data yang disampaikan Rano mengindikasikan bahwa pada 2024, jumlah penonton bioskop di Indonesia mencapai 122 juta orang. Angka ini kontras dengan kondisi di Hong Kong yang hanya memiliki 25 gedung bioskop. "Jakarta masih dengan 3.500 layar, dia bisa menghadirkan... Ini menjadi anomali. Tiba-tiba banyak sekali investor, produser, sineas dunia yang datang ke Indonesia, terutama ke Jakarta untuk membuat sesuatu," jelasnya.

Pencapaian film Ghost in the Cell yang berhasil menembus pasar internasional menjadi bukti bahwa sineas Indonesia mampu bersaing di kancah global. Rano menyebut prestasi ini sebagai fenomena positif di tengah tren penurunan penonton bioskop di negara lain akibat pergeseran ke platform digital. "Kemudian, yang luar biasa ini juga mencatat pencapaian internasional dengan hak distribusi telah terjual di 148 negara," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rano mengaitkan kebijakan ini dengan semangat Bung Karno yang menempatkan seni dan film sebagai alat pembangunan karakter bangsa. "Bung Karno memandang seni dan film bukan sekadar hiburan. Seni harus mampu mencerminkan realitas masyarakat dan membangkitkan kesadaran sosial. Karena itu, ada hubungan yang sangat kuat antara film dan kebudayaan," ujarnya. Dengan demikian, Jakarta Film Commission tidak hanya diharapkan menjadi katalis ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya Indonesia.

Kehadiran komisi ini diharapkan dapat mengatasi sejumlah tantangan klasik yang dihadapi sineas, seperti biaya produksi tinggi, perizinan rumit, dan minimnya akses pendanaan. Dengan adanya subsidi dan fasilitas yang dijanjikan, Jakarta berpotensi menjadi hub produksi film di Asia Tenggara, menarik minat investor global yang sudah mulai melirik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat komisi ini dapat direalisasikan dan apakah anggaran yang dialokasikan cukup untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.