Kesalahan Membaca Kelas Pekerja: Ketika Partai Kiri Kehilangan Suara, Ekstrem Kanan Mengisi Kekosongan

Partai-partai sosial demokrat yang lahir dari rahim kelas pekerja kini menuai buah dari pengabaian panjang terhadap konstituen asal mereka. Di Australia, Partai Buruh yang dulu menjadi rumah bagi buruh pabrik dan pekerja kasar kini harus bersaing ketat dengan One Nation yang berhaluan kanan ekstrem. Di Inggris, Reform memimpin jajak pendapat sementara Partai Buruh yang berkuasa terpuruk di bawah 20%. Jerman menyaksikan AfD yang bercorak neo-Nazi unggul atas Sosial Demokrat. Pola serupa terlihat di Prancis dan Amerika Serikat. Apa yang salah?

Selama beberapa dekade, narasi yang dominan di kalangan politisi dan ilmuwan politik adalah bahwa kelas sosial kehilangan relevansinya. Perbedaan cara memilih antara kelas pekerja dan kelas menengah dianggap semakin kabur, bahkan lenyap di beberapa tempat. Narasi 'kemunduran kelas' ini sangat nyaman bagi para pemimpin partai buruh. Mereka bisa leluasa mengadopsi kebijakan neoliberal berbalut sentuhan humanis, yakin basis pemilih mereka tidak akan pergi. Namun, basis itu perlahan berubah menjadi lebih individualistis dan terbuka pada solusi pasar.

Yang luput dari perhatian adalah bahwa penurunan jumlah pekerjaan kerah biru tidak serta-merta menghapus identitas kelas pekerja. Survei di Australia menunjukkan proporsi warga yang mengaku sebagai kelas pekerja atau kelas bawah justru naik dari 40% pada 1979 menjadi 44% pada 2025, setelah sempat menyentuh 50% lebih di era 1980-an dan 1990-an. Di Inggris, angka identifikasi kelas pekerja hanya turun dari 58% pada 1983 menjadi 53% pada 2023. Di AS, meskipun istilah 'kelas pekerja' nyaris hilang dari wacana publik hingga era Trump, proporsi yang mengidentifikasi diri sebagai kelas pekerja atau kelas bawah berkisar antara 48% hingga 55% sejak 1976.

Kesenjangan antara realitas objektif dan persepsi inilah yang dieksploitasi oleh partai sayap kanan. Kebijakan neoliberal yang diadopsi partai sosial demokrat—seperti privatisasi, deregulasi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja—memperkaya segelintir orang namun memperlambat pertumbuhan kesejahteraan mayoritas. Kelas pekerja merasa ditinggalkan, sementara serikat pekerja melemah bukan karena ide mereka tidak populer, melainkan karena menghadapi pengusaha, pemerintah, dan hukum yang semakin tidak bersahabat.

Fenomena ini memiliki resonansi kuat di Indonesia. Meskipun struktur kelas berbeda, pola pengabaian terhadap kelas pekerja oleh partai-partai arus utama juga terjadi. Partai berbasis buruh dan petani perlahan kehilangan daya tarik, sementara politik identitas dan populisme religius justru menguat. Jika partai tradisional gagal menyuarakan kepentingan kelas pekerja—seperti upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja—bukan tidak mungkin celah ini akan diisi oleh kekuatan politik yang menawarkan solusi simplistis namun berbahaya.

Menurut analis politik, kesalahan fundamental partai sosial demokrat adalah menganggap penurunan jumlah pekerja kerah biru sebagai tanda matinya kelas pekerja. Padahal, pekerjaan kerah putih di kasir, dapur cepat saji, atau pusat panggilan tidak otomatis mengubah identitas kelas seseorang. Ketimpangan yang melebar justru memperkuat kesadaran kelas, meskipun tidak lagi terekspresikan melalui serikat buruh atau partai tradisional. Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah partai-partai kiri bangkit kembali dengan agenda yang benar-benar membela kelas pekerja, atau akankah mereka terus tergerus oleh gelombang kanan ekstrem?