Waspada Hoaks Berkedok Bantuan Sosial: Nama Ahok Kembali Dicatut di Media Sosial

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, kembali menjadi komoditas penyebar informasi palsu di jagat maya. Dalam sepekan terakhir, setidaknya tiga varian hoaks mencatut namanya beredar luas di Facebook dan TikTok, menjanjikan bantuan dana tunai dengan syarat tertentu—mulai dari menghubungi nomor WhatsApp hingga membagikan video. Modus ini bukanlah hal baru, namun kian masif menjelang momen keagamaan dan tahun politik.

Tim verifikasi LyndHub menelusuri klaim-klaim tersebut dan menemukan pola yang sama: video Ahok yang beredar merupakan hasil suntingan dari pernyataan lama yang sudah tidak relevan. Dalam salah satu unggahan di Facebook pada 27 Mei 2026, akun palsu menampilkan Ahok yang seolah-olah mengklarifikasi program bantuan Direct Aid Program (DAP) Australia untuk umat Kristen. Video itu juga menampilkan pendeta Philip Mantofa yang mengajak pendaftaran melalui WhatsApp. Faktanya, tidak ada program DAP 2026 yang dikelola Ahok, dan pernyataan dalam video adalah hasil rekayasa digital.

Hoaks serupa juga muncul menjelang Ramadan. Sebuah akun Facebook pada 16 Februari 2026 mengunggah video Ahok yang mengumumkan pemberian tunjangan dana tunai bagi umat Muslim yang membutuhkan. Dalam narasinya, Ahok palsu itu meminta data pribadi dikirim melalui WhatsApp dengan janji transfer langsung. Padahal, Ahok tidak pernah memiliki program bantuan Ramadan pribadi semacam itu. Modus ini jelas mengincar data pribadi dan uang korban melalui biaya administrasi fiktif.

Di platform TikTok, akun @basuki.tjahajapurnama (akun palsu) pada 1 Agustus 2024 mengunggah video yang menjanjikan Rp10 juta bagi siapa saja yang mengikuti dan membagikan videonya. Tawaran ini tidak masuk akal dan hanya bertujuan mengumpulkan engagement serta menyebarkan tautan berbahaya. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Ahok atau timnya mengenai program bagi-bagi uang di media sosial.

Fenomena ini mengingatkan pada maraknya penipuan berkedok bantuan sosial yang mengatasnamakan pejabat publik. Masyarakat Indonesia, terutama pengguna media sosial yang kurang melek digital, menjadi sasaran empuk. Kerugian tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga risiko kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan untuk tindak kriminal lainnya. Otoritas siber dan platform media sosial perlu bergerak cepat menurunkan konten-konten tersebut dan menindak akun-akun penyebar.

Ke depannya, literasi digital menjadi kunci utama. Setiap tawaran bantuan yang mengatasnamakan tokoh publik harus diverifikasi melalui kanal resmi, seperti situs pemerintah atau akun media sosial terverifikasi. Jangan pernah memberikan data pribadi atau mentransfer uang kepada pihak yang tidak jelas. Pertanyaannya, akankah masyarakat cukup waspada sebelum terjebak dalam jerat hoaks serupa?