Peta Politik Johor Memanas: UMNO Bela Waktu Pemilu, Partai Baru Bersama Siap Bertarung

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Johor pada Senin (1/6) lalu memicu reaksi beragam, terutama dari kalangan petahana dan partai politik baru. Keputusan yang diambil Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi, itu membuka jalan bagi pemilihan umum negara bagian (PRN) yang harus digelar paling lambat 31 Juli mendatang. Langkah ini langsung direspons oleh Partai Bersama Malaysia (Bersama) yang baru diluncurkan kembali, mengumumkan keikutsertaannya dalam kontestasi tersebut.

Pertarungan di Johor diprediksi semakin sengit. Selain koalisi Barisan Nasional (BN) pimpinan UMNO yang menjadi penguasa di tingkat negara bagian, Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional (PN) sudah lebih dulu menyatakan siap bertarung. Kini, kehadiran Bersama menambah warna baru dan berpotensi menciptakan pertarungan empat kandidat di beberapa daerah pemilihan.

Para petinggi UMNO membela waktu penyelenggaraan pemilu yang dinilai mendadak ini. Wakil Presiden UMNO, Khaled Nordin, yang juga Menteri Pertahanan Malaysia, menyatakan bahwa tidak ada waktu yang benar-benar ideal untuk menggelar pemilu di Johor. Ia menyoroti padatnya kalender acara, mulai dari musim hujan dan banjir di penghujung tahun hingga perayaan Hari Raya di awal tahun. “Johor hanya punya beberapa bulan tersisa tahun ini. Pada November, Desember, dan Januari, kita menghadapi musim monsun dan banjir, terutama di daerah seperti Kota Tinggi,” ujarnya seperti dikutip media lokal.

Di sisi lain, Ketua Penerangan UMNO, Azalina Othman Said, menilai pembubaran DPRD didorong oleh dukungan positif yang berkelanjutan dari rakyat Johor terhadap kepemimpinan BN. “Saya melihat banyak dukungan positif dari rakyat Johor terhadap kepemimpinan pemerintah negara bagian. Mungkin ini salah satu faktornya,” katanya. Sementara itu, Ketua BN dan Wakil Perdana Menteri, Ahmad Zahid Hamidi, menegaskan bahwa Onn Hafiz akan tetap menjadi “jagoan” koalisi dalam pemilu kali ini. BN menargetkan perolehan lebih dari 40 kursi dari total 56 kursi yang akan diperebutkan, sebuah angka yang sama dengan kemenangan mereka pada pemilu 2022.

Kehadiran Bersama menjadi sorotan karena partai ini digawangi oleh dua mantan menteri federal, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, yang sebelumnya merupakan kader Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim. Bersama sebenarnya adalah partai kecil yang sudah terdaftar sejak satu dekade lalu dan pernah bertarung pada pemilu 2018, namun kalah di seluruh kursi yang dipertandingkan di Penang. Kini, mereka melihat pemilu Johor sebagai kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih dan menguji mesin politik yang baru dibangun. “Pemilu negara bagian Johor 2026 memberi Bersama kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada pemilih Johor meskipun baru sebulan setelah diluncurkan kembali pada 17 Mei,” demikian pernyataan resmi partai.

Fenomena pemilu cepat di Johor ini juga dikhawatirkan akan memicu efek domino. Pengamat politik yang dikutip media lokal memperkirakan pembubaran DPRD Johor dapat mendorong pemilu serupa di negara bagian lain seperti Melaka, Negeri Sembilan, dan Perlis dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, masa jabatan DPRD Sarawak baru akan berakhir pada Februari 2027. Pertanyaannya, akankah gelombang pemilu cepat ini benar-benar terjadi, atau hanya akan menjadi strategi politik sesaat?