Banjir Lumpur Batubara di Tapin Selatan: Tambang di Hulu, Derita Warga di Hilir

Setiap kali awan gelap menggantung di atas Kecamatan Tapin Selatan, Kalimantan Selatan, warga di tiga permukiman—Kelurahan Tambarangan, Desa Sawang, dan Desa Rumintin—langsung bersiap menghadapi banjir lumpur pekat yang membawa butiran batubara. Bukan sekadar genangan air, banjir ini meninggalkan lapisan lumpur setebal dua sentimeter di lantai rumah dan merusak perabotan, kebun karet, serta jalan kabupaten sepanjang 500 meter yang lumpuh total.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapin mencatat, dalam rentang akhir Maret hingga pertengahan April 2026, banjir terjadi lima kali. Sebanyak 136 keluarga di Tambarangan, 61 keluarga di Sawang, dan 33 keluarga di Rumintin terdampak—total lebih dari 830 jiwa. Camat Tapin Selatan, Syarwani, mengakui air banjir yang berminyak itu telah mematikan banyak tanaman kebun dan sawah, meski kerugian rinci belum diinventarisasi.

Warga seperti Mustaqimah (nama samaran) sudah lima tahun hidup dalam siklus banjir lumpur. Kebun karet seluas satu hektar yang dulu menjadi tumpuan hidupnya kini tak produktif karena getahnya asam akibat lumpur setinggi lutut. Pendapatannya merosot dari Rp700 ribu–Rp1 juta per tiga hari menjadi paling banter Rp250 ribu. Rahimah (nama samaran) kehilangan hampir seluruh perabotan saat mudik Lebaran 2025, termasuk kulkas dan kasur. Biaya perbaikan rumahnya mencapai Rp15 juta.

Masyarakat menduga sumber bencana ini berasal dari aktivitas pertambangan batubara PT Binuang Mitra Bersama (BMB) Blok Dua yang berjarak sekitar lima kilometer di hulu sungai. Butiran batubara mudah ditemukan dalam lumpur banjir, bahkan di dasar sungai. Analisis spasial Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa wilayah hulu ketiga desa merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, dan deforestasi mencapai 849 hektar antara 2021–2024. Peneliti FWI, Respati Bayu Kusuma, menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan memperlemah daya serap tanah, mempercepat erosi, dan menyebabkan sungai dangkal sehingga kapasitasnya tak lagi mampu menampung debit air hujan.

Walhi Kalimantan Selatan menilai banjir ini bukan sekadar bencana alam. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq, menyebutnya sebagai krisis yang dipicu industri ekstraktif di hulu. Ia merujuk pada kejadian serupa di Desa Sawang pada 2021 akibat pergeseran tanah di sekitar tanggul lubang tambang BMB Blok Dua. Walhi mendesak pemerintah tidak lagi mengandalkan solusi jangka pendek seperti normalisasi sungai, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsesi tambang di hulu dan menindak tegas pelanggaran.

FWI merekomendasikan sejumlah langkah mitigasi, antara lain memperketat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tapin, mewajibkan rehabilitasi lahan bekas tambang sebelum membuka lahan baru, membentuk sabuk hijau selebar 50–100 meter di sepanjang sempadan sungai, serta melakukan audit lingkungan berkala. Hingga berita ini diturunkan, PT BMB Blok Dua, Dinas Lingkungan Hidup Tapin, dan Dinas PUPR Tapin belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilayangkan. Dinas ESDM Kalsel mengaku belum menerima laporan terkait dugaan dampak tambang tersebut.

Pertanyaan yang tersisa: akankah pemerintah daerah dan perusahaan tambang mengambil langkah konkret sebelum musim hujan berikutnya tiba, atau warga Tapin Selatan harus kembali mengeruk lumpur batubara dari rumah mereka?