Hasto: Sikap Kritis Wujud Cinta Tanah Air, Bukan Alasan untuk Dibungkam

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mendesak aparat penegak hukum untuk tidak membungkam kelompok-kelompok kritis di Indonesia. Menurutnya, kritik merupakan tanggung jawab politik warga negara yang lahir dari kecintaan terhadap tanah air, bukan tindakan subversif yang perlu direspon dengan represi.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026). Ia menekankan bahwa sikap kritis adalah elemen vital dalam demokrasi dan harus dipandang sebagai kepedulian terhadap bangsa. “Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi,” tegasnya.

Hasto mengungkapkan kekhawatiran partainya terhadap menguatnya militerisme dan berbagai bentuk pembungkaman yang kerap disuarakan masyarakat sipil. PDIP, kata dia, mencermati adanya penyempitan ruang kritik yang berpotensi membatasi kebebasan sipil. “Negara tidak boleh merespons pandangan kritis dengan cara-cara yang membatasi kebebasan,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan perlindungan terhadap kelompok kritis dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Menurut Hasto, kemanusiaan menuntut kebebasan warga negara untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul tanpa rasa takut. “Kemanusiaan ini menentang penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya,” jelasnya.

Menariknya, Hasto merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya kontrol dan mekanisme check and balances dalam demokrasi. Ia menilai pernyataan tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh seluruh institusi negara, termasuk aparat penegak hukum. “Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang telah diakui pentingnya, bahkan diapresiasi oleh Presiden Prabowo,” ucap Hasto.

Ia pun meminta agar aparat penegak hukum menjadikan semangat demokrasi sebagai pedoman dalam bertugas, sejalan dengan arahan Presiden. “Tidak boleh ada lagi pembungkaman terhadap kelompok kritis,” tegasnya.

Pernyataan Hasto ini muncul di tengah kekhawatiran publik tentang menyempitnya ruang demokrasi di Indonesia. Bagi pengamat, seruan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat. Pertanyaannya, akankah aparat penegak hukum benar-benar mengimplementasikan semangat check and balances yang diakui oleh Presiden?