Peta Bukan Sekadar Penunjuk Arah: Alat Kekuasaan yang Bisa Dibajak Warga

Peta bukanlah benda netral. Sejak zaman Romawi kuno hingga era digital, peta telah menjadi senjata politik yang ampuh untuk memperkuat klaim kekuasaan atas wilayah dan pasar. Namun, di tangan warga biasa, peta juga bisa menjadi alat perlawanan yang membongkar narasi dominan dan membuka kemungkinan baru bagi ruang bersama.

Dalam sejarah, peta sering digunakan untuk melegitimasi kepentingan segelintir pihak. Peta jalan Shell Oil tahun 1950-an, misalnya, tidak hanya mempromosikan merek tetapi juga sengaja menghilangkan rute bus agar pengendara bergantung pada mobil. Lebih gamblang lagi, peta redlining yang dibuat pemerintah AS pada 1930-an menandai kawasan permukiman warga kulit hitam sebagai zona berisiko tinggi, sehingga mereka secara sistematis dikeluarkan dari pasar kepemilikan rumah. Praktik serupa masih berlangsung di Texas dan Florida, di mana distrik pemilu digambar ulang di luar tahun sensus untuk mengamankan kursi Kongres pada pemilu 2026.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peta adalah alat pembentuk dunia (world-building) yang strategis. Seperti diungkapkan geografer Mark Monmonier, peta bisa menjadi alat berbohong yang canggih—pembuat peta yang berkuasa, seperti pemerintah dan perusahaan, melakukan penyuntingan selektif untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, di sisi lain, peta juga bisa menjadi medium untuk menceritakan kisah yang tersembunyi. Inilah yang disebut counter map atau peta tandingan: peta yang merevisi asumsi-asumsi yang ada dan memperluas narasi dominan dengan menyertakan sudut pandang yang sebelumnya dikecualikan.

Salah satu contoh paling kuat adalah pemetaan ulang kota Ferguson, Missouri, yang dilakukan oleh peneliti tata ruang dan penulis buku Radical Atlas of Ferguson, USA. Setelah peristiwa penembakan Michael Brown Jr. pada 2014 yang memicu gerakan Black Lives Matter, peta-peta konvensional gagal menjelaskan akar ketimpangan yang melatarbelakangi tragedi itu. Melalui pemetaan ulang, terungkap bahwa beberapa perusahaan Fortune 500 berada hanya beberapa blok dari lokasi penembakan, namun mereka menikmati subsidi pajak besar-besaran sementara anggaran untuk sekolah umum dan trotoar justru kekurangan dana. Peta juga memperlihatkan bahwa di lingkungan mayoritas warga Afrika-Amerika tidak ada tempat pemungutan suara, dan penghalang fisik seperti rel kereta api serta sungai kecil mempersulit akses ke balai kota.

Praktik pemetaan ulang juga membantu mengungkap bias dalam data yang digunakan untuk penilaian lingkungan. Misalnya, data kejahatan properti di North St. Louis County—yang mayoritas penduduknya kulit hitam—jika ditumpangtindihkan dengan data penipuan kredit perumahan 2008, akan terlihat jelas bahwa kawasan itu sengaja menjadi sasaran pinjaman subprime. Dengan memperluas sumber data, perhatian publik bisa dialihkan ke faktor-faktor struktural yang membentuk statistik, bukan sekadar angka permukaan.

Di Indonesia, gagasan pemetaan tandingan memiliki relevansi yang kuat. Komunitas adat di berbagai daerah kerap menggunakan peta partisipatif untuk menegaskan batas wilayah ulayat mereka yang tidak diakui dalam peta resmi negara. Di perkotaan, warga yang terancam penggusuran bisa memetakan sendiri aset-aset lingkungan mereka—seperti sumber air, tempat ibadah, atau jalur evakuasi—sebagai bukti eksistensi yang sulit dibantah. Pemetaan semacam ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga soal kekuasaan: siapa yang berhak mendefinisikan ruang dan untuk kepentingan siapa.

Peta tandingan bahkan bisa bersifat futuristik. Mapmaker Andrew Middleton, misalnya, membuat peta petrofuturis yang menempatkan jalan-jalan dalam peta Shell Oil di bawah air berdasarkan proyeksi kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim—yang sebagian besar disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dari perusahaan seperti Shell. Ini adalah cara untuk mengingatkan bahwa peta tidak hanya merekam masa lalu, tetapi juga bisa memproyeksikan masa depan yang ingin kita hindari atau wujudkan.

Pada akhirnya, peta adalah proyeksi geografis yang berskala, mudah dipahami lintas bahasa dan usia, serta portabel. Ketika peta dan peta tandingan mampu mengungkap hubungan-hubungan tak kasatmata yang membentuk suatu tempat, mereka menegaskan bentuk baru memori kolektif dan menawarkan versi otoritas publik yang lebih bermakna. Pertanyaannya kini: akankah warga Indonesia memanfaatkan alat ini untuk merebut kembali narasi ruang mereka sendiri?