Pilkada Johor: Uji Kekuatan Anwar vs Sekutu Lama di Negeri Sembilan

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Johor pada 1 Juni lalu memicu kontestasi politik yang tak biasa: dua partai yang duduk bersama di kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim justru saling berhadapan di arena pemilu negara bagian. Pakatan Harapan (PH) dan Barisan Nasional (BN) yang selama puluhan tahun menjadi musuh bebuyutan kini dipaksa bertarung memperebutkan kursi di Johor, negeri asal Sultan Ibrahim Iskandar yang baru saja naik takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Keputusan Menteri Besar Johor, Onn Hafiz Ghazi, untuk membubarkan DPRD lebih awal—masa jabatan baru berjalan setengah dari periode lima tahun—mengejutkan banyak pihak. Dalam pernyataan resmi, Onn Hafiz beralasan langkah itu untuk mengembalikan mandat kepada rakyat dan memastikan pemerintahan yang stabil. Namun, pengamat menilai keputusan ini lebih didorong oleh perhitungan politik jangka pendek: BN ingin memanfaatkan momentum popularitas Sultan Ibrahim yang baru dilantik sebagai Raja Malaysia pada Januari lalu.

Pertarungan di Johor menjadi ujian krusial bagi koalisi pemerintahan Anwar. Sejak pemilu umum 2022 menghasilkan parlemen gantung, PH dan BN terpaksa berdamai dan membentuk aliansi longgar untuk menggagalkan ambisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Muhyiddin Yassin. Namun, persekutuan ini rapuh. Di Johor, kedua kubu harus berhadapan langsung tanpa bisa mengelak. “Ini seperti perang saudara dalam koalisi,” ujar seorang analis politik dari Universitas Malaya yang enggan disebut namanya. “Jika BN kalah telak, posisi mereka di pemerintahan pusat bisa goyah.”

Bagi Indonesia, dinamika politik Johor memiliki resonansi tersendiri. Model koalisi longgar antara partai yang sebelumnya berseberangan mengingatkan pada praktik politik di Tanah Air, misalnya koalisi partai pendukung pemerintah yang kerap berbeda sikap di daerah. Selain itu, Johor merupakan pusat ekonomi dan budaya yang dekat dengan Kepulauan Riau, sehingga perubahan kebijakan di sana bisa berdampak pada hubungan dagang lintas batas. Investor Indonesia yang menanamkan modal di sektor properti dan manufaktur Johor akan mencermati arah kebijakan pasca-pemilu.

Di sisi lain, Perikatan Nasional melihat peluang emas. Dengan isu ekonomi yang masih lesu dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Anwar, PN berharap dapat merebut kursi dari BN dan PH. Namun, tantangan terbesar PN adalah citra konservatif yang kurang menarik bagi pemilih non-Melayu. Sementara itu, PH mengandalkan basis pemilih perkotaan dan etnis Tionghoa yang selama ini setia. Pertarungan sengit diprediksi terjadi di daerah semi-perkotaan seperti Batu Pahat dan Muar.

Pertanyaan besarnya: apakah pemilu Johor akan menjadi awal dari perpecahan koalisi pemerintah pusat? Atau justru memperkuat soliditas PH-BN karena keduanya harus membuktikan diri sebagai partai yang matang berdemokrasi? Jawabannya akan mulai terlihat dalam beberapa pekan ke depan, saat kampanye resmi dimulai dan survei elektabilitas mulai dirilis.