Bendungan Myitsone Kembali Menggoda: Proyek Raksasa China di Myanmar Memicu Ketegangan Baru

Proyek bendungan raksasa Myitsone yang sempat menjadi simbol perlawanan rakyat Myanmar terhadap investasi asing kembali mencuat ke permukaan. Junta militer Myanmar baru-baru ini menggelar konsultasi publik untuk membahas kelanjutan pembangunan proyek senilai US$3,6 miliar yang didanai China tersebut, sebuah langkah yang dinilai analis berpotensi memicu bentrokan baru dengan kelompok bersenjata etnis Kachin.

Bendungan Myitsone, yang dirancang sebagai salah satu proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara, pertama kali dihentikan pada 2011 oleh pemerintahan sipil pimpinan Thein Sein. Keputusan itu diambil setelah gelombang protes besar-besaran dari masyarakat sipil dan kelompok lingkungan, yang khawatir proyek akan merusak ekosistem Sungai Irrawaddy serta mengancam mata pencaharian jutaan warga. Kini, di bawah rezim militer yang berkuasa sejak kudeta 2021, proyek tersebut kembali dihidupkan.

Konsultasi publik yang digelar junta dinilai sebagai upaya untuk memberikan legitimasi pada proyek yang kontroversial. Namun, para pengamat menilai langkah ini justru berisiko memperburuk ketegangan dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), kelompok bersenjata yang menguasai sebagian besar wilayah sekitar proyek. KIA selama ini menentang keras pembangunan bendungan di tanah leluhur mereka, dan konflik bersenjata antara junta dan KIA telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Bagi China, proyek Myitsone memiliki nilai strategis yang besar. Selain sebagai sumber energi terbarukan, bendungan ini juga menjadi bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas Beijing. Namun, keberlanjutan proyek sangat bergantung pada stabilitas keamanan di Myanmar. Menurut analis, Beijing harus mempertimbangkan toleransi risikonya terhadap potensi perlawanan bersenjata dari KIA serta tekanan dari komunitas internasional yang mengkritik junta Myanmar.

Dari sudut pandang Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan kompleksitas investasi infrastruktur di negara-negara yang dilanda konflik. Indonesia sendiri memiliki pengalaman dalam mengelola proyek-proyek besar di daerah rawan konflik, seperti di Papua. Pelajaran dari Myitsone menunjukkan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat lokal dan jaminan keamanan yang memadai, proyek semegah apa pun bisa menjadi bom waktu politik.

Pertanyaan besarnya kini: akankah Beijing tetap melanjutkan investasi meskipun ada risiko konflik, atau justru menarik diri demi menjaga reputasi BRI? Jawabannya akan menentukan tidak hanya nasib bendungan Myitsone, tetapi juga pola investasi China di kawasan Asia Tenggara ke depan.