Putusan Final MA63: Sabah Terima RM1,5 Miliar, Tanda Tuntas atau Sekadar Obat Luka?

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan pencairan dana interim sebesar RM1,5 miliar (sekitar Rp5,1 triliun) untuk Sabah, sebagai langkah sementara sambil menuntaskan perhitungan hak pendapatan 40% berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63). Angka ini melonjak drastis dari RM600 juta yang diterima tahun lalu, menandai komitmen politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hubungan federal-Sabah.

Dalam pidatonya di perayaan Kaamatan, Anwar menegaskan bahwa pembayaran ini adalah solusi jangka pendek. "Negosiasi masih berlangsung, tetapi saya tidak ingin itu dianggap sebagai penundaan," ujarnya, seraya meminta publik tidak meragukan keseriusan pemerintah. Langkah ini diambil di tengah rencana pemotongan anggaran kementerian pada 2027, yang diumumkan sehari sebelumnya, serta klaim penghematan RM15,5 miliar dari kebocoran anggaran.

Kenaikan signifikan ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik yang menguat. Sebelum 2022, Sabah hanya menerima rata-rata RM26,7 juta per tahun selama puluhan tahun, meskipun hak 40% sudah dijamin konstitusi. Menteri Urusan Sabah dan Sarawak, Mustapha Sakmud, mengungkapkan bahwa pada 2022 Sabah hanya mendapat RM125,6 juta, lalu naik bertahap hingga RM1,5 miliar tahun ini. "Ini bukti keseriusan pemerintah federal," katanya.

Namun, lonjakan ini juga memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal. Di satu sisi, Sabah membutuhkan dana besar untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah federal tengah mengencangkan ikat pinggang. Anwar sendiri mengingatkan agar tidak terjebak pada masa lalu. "Jangan terus menyerang saya atas apa yang belum dilakukan sebelumnya," tegasnya, menolak menggunakan alasan historis untuk menunda hak Sabah.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat isu otonomi daerah dan bagi hasil sumber daya alam yang kerap menjadi perdebatan serupa. Model negosiasi bertahap dengan dana interim seperti yang dilakukan Malaysia bisa menjadi referensi, meski efektivitasnya masih diuji. Presiden Upko, Ewon Benedick, menekankan pentingnya pendekatan matang dan berwawasan ke depan agar perjuangan hak daerah tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

Ke depan, ujian sebenarnya adalah apakah negosiasi MA63 akan menghasilkan formula permanen yang adil, atau sekadar menjadi siklus kenaikan dana interim tanpa penyelesaian fundamental. Sabah telah menunjukkan bahwa tekanan politik yang konsisten mampu memaksa perubahan, namun jalan menuju keadilan fiskal masih panjang. Akankah Putrajaya benar-benar menuntaskan janji konstitusionalnya, atau hanya mengulur waktu dengan kenaikan bertahap? Jawabannya akan menentukan masa depan hubungan federal-negara bagian di Malaysia.