Jepang Tolak Konsultasi dengan Taiwan soal Batas Maritim Filipina

Pemerintah Jepang secara tegas menolak permintaan Taiwan untuk dilibatkan dalam perundingan batas maritim bilateral dengan Filipina, dengan alasan bahwa kesepakatan yang dihasilkan hanya bersifat mengikat bagi kedua negara dan tidak memengaruhi pihak ketiga. Penolakan ini disampaikan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026), sebagai respons atas desakan Taipei yang menyebut bahwa area yang akan dibahas tumpang tindih dengan zona hak dan kepentingan Taiwan.

Kihara menegaskan bahwa setiap perjanjian delimitasi batas antara Tokyo dan Manila hanya akan mengatur hak dan kewajiban Jepang dan Filipina, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Taiwan atau negara lain. Pernyataan ini sekaligus mengonfirmasi sikap Jepang yang konsisten tidak mengakui Taiwan sebagai entitas berdaulat, sejalan dengan kebijakan Satu China yang dianut secara diplomatis.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Hsiao Kuang-wei, pada Selasa (2/6) mendesak Jepang dan Filipina untuk berkonsultasi dengan Taipei. Hsiao menekankan bahwa wilayah yang menjadi objek negosiasi—termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen—beririsan dengan perairan yang diklaim Taiwan. Namun, desakan itu langsung ditepis oleh Tokyo tanpa negosiasi lebih lanjut.

Keputusan Jepang ini tidak hanya menolak Taiwan, tetapi juga memicu reaksi keras dari China. Beijing menyatakan bahwa setiap perundingan batas maritim di perairan timur Taiwan harus melibatkan China, karena Taiwan dianggap sebagai bagian dari wilayahnya. China, yang dipimpin oleh Partai Komunis, memandang Taiwan sebagai provinsi yang akan disatukan kembali dengan daratan utama, jika perlu dengan kekuatan militer.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis di kawasan. Sebagai negara maritim yang juga memiliki perbatasan laut dengan beberapa negara, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas dan kepastian hukum di Laut China Selatan dan perairan sekitarnya. Penolakan Jepang terhadap Taiwan dapat memperkuat preseden bahwa negosiasi bilateral tidak boleh melibatkan pihak ketiga yang tidak diakui secara diplomatis. Namun, di sisi lain, sikap China yang menuntut keterlibatan dalam perundingan di luar wilayahnya sendiri justru dapat memperumit penyelesaian sengketa maritim di kawasan.

Para analis menilai bahwa langkah Jepang ini merupakan bagian dari strategi Tokyo untuk menjaga hubungan dengan China tanpa mengorbankan aliansi dengan Filipina. Namun, penolakan terhadap Taiwan juga berisiko memicu ketegangan baru di Selat Taiwan, terutama jika Taipei terus mendesak keterlibatan dalam isu-isu maritim yang menyangkut kepentingannya. Pertanyaan yang muncul kemudian: akankah Jepang dan Filipina tetap melanjutkan negosiasi tanpa melibatkan Taiwan dan China, atau justru akan membuka ruang dialog multilateral yang lebih inklusif?