PDIP Wajibkan Lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenisme' di Setiap Acara Partai: Pengingat Ideologi atau Ritual Baru?

PDI Perjuangan secara resmi mewajibkan lagu "Bung Karno Bapak Marhaenisme" dinyanyikan dalam setiap kegiatan yang menggunakan protokol kepartaian. Keputusan itu diumumkan dalam acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi PDIP DPRD se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026), sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bung Karno.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pemutaran kembali lagu tersebut bukan sekadar seremoni. Menurutnya, lagu itu menjadi pengingat bagi kader partai, terutama wakil rakyat yang baru dilantik, bahwa esensi perjuangan PDIP adalah memihak rakyat kecil atau kaum Marhaen. "Di Bulan Bung Karno ini, kita perkuat kembali komitmen untuk tegak lurus pada komando partai dan membumikan ajaran Bung Karno di setiap kebijakan yang kita ambil," ujar Djarot dalam sambutannya.

Langkah ini mengirimkan sinyal bahwa PDIP ingin memperkuat identitas ideologisnya di tengah hiruk-pikuk politik elektoral. Dengan menjadikan lagu tersebut sebagai atribut wajib, partai banteng bermoncong putih seolah ingin memastikan setiap kadernya tidak melupakan akar perjuangan yang dirintis Soekarno. Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, disebut terus menekankan pentingnya kader turun ke masyarakat dan menyatu dengan rakyat, bukan sekadar mengandalkan strategi pencitraan.

Bagi pengamat politik, kewajiban ini bisa dibaca sebagai upaya PDIP menjaga kohesi internal sekaligus menegaskan diferensiasi dari partai lain. Di era di mana banyak partai cenderung pragmatis, langkah PDIP mengembalikan ritual ideologis dianggap sebagai strategi untuk mempertahankan basis militansi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana lagu ini benar-benar membangkitkan semangat perjuangan, atau justru menjadi rutinitas tanpa makna.

Djarot menambahkan bahwa lagu tersebut mengingatkan kader pada sejarah lahirnya Marhaenisme. Konsep itu dicetuskan Soekarno setelah bertemu seorang petani bernama Marhaen di Priangan pada era 1920-an. Nama "Marhaen" kemudian diabadikan sebagai simbol rakyat kecil yang tertindas, namun memiliki kekuatan untuk bangkit dan mandiri. Marhaenisme menjadi nafas perjuangan Soekarno dalam membebaskan rakyat dari belenggu kolonialisme dan kapitalisme.

Di Indonesia, di mana ketimpangan sosial masih menjadi isu kronis, penguatan narasi Marhaenisme bisa relevan. Namun, tantangannya adalah bagaimana partai mampu menerjemahkan semangat itu ke dalam kebijakan konkret, bukan sekadar nyanyian di atas panggung. Publik akan menanti apakah kewajiban ini diikuti dengan aksi nyata yang berpihak pada rakyat kecil, atau hanya menjadi seremonial belaka.

Ke depan, efektivitas langkah ini akan terlihat dari konsistensi kader dalam mengimplementasikan nilai-nilai Marhaenisme di daerah masing-masing. Apakah lagu ini cukup untuk membangkitkan kembali militansi partai, atau justru menjadi pengingat bahwa jarak antara retorika dan realitas masih lebar?