Ongkos Logistik RI Mahal: INSA Soroti Infrastruktur Bongkar Muat yang Lamban

Biaya logistik di Indonesia masih menjadi beban bagi dunia usaha, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA) menilai salah satu penyebab utamanya adalah lambatnya proses bongkar muat di pelabuhan. Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, mengungkapkan bahwa ketidakefisienan rantai pasok maritim dan ketimpangan infrastruktur pelabuhan membuat ongkos logistik tetap tinggi, meskipun berbagai upaya efisiensi telah dilakukan.

Dalam diskusi yang digelar CNBC Indonesia, Carmelita menekankan bahwa fenomena kapal kosong—di mana kapal berlayar tanpa muatan penuh—menjadi indikator nyata dari ketidakseimbangan arus barang. Hal ini diperparah oleh infrastruktur bongkar muat yang belum optimal, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama. Menurutnya, perbaikan sistem bongkar muat tidak hanya akan mempercepat waktu sandar kapal, tetapi juga menekan biaya operasional yang pada akhirnya berdampak pada harga barang di tingkat konsumen.

Selain persoalan infrastruktur, INSA juga menyoroti kebutuhan mendesak akan kepastian regulasi terkait transisi energi hijau. Industri pelayaran nasional tengah bersiap menuju era green shipping, namun hingga saat ini aturan pendukung dari pemerintah masih belum jelas. Carmelita mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pelayaran, dan penyedia biodiesel untuk memastikan implementasi prinsip pelayaran berkelanjutan dapat berjalan efektif. Tanpa regulasi yang pasti, investasi dalam teknologi ramah lingkungan berisiko terhambat.

Asosiasi juga mengkritik pendekatan BUMN pengelola pelabuhan yang dinilai terlalu fokus pada profit. Menurut INSA, perusahaan pelat merah tersebut seharusnya lebih mengutamakan perbaikan infrastruktur logistik, termasuk modernisasi sistem bongkar muat dan pengelolaan arus barang yang lebih efisien. Hal ini penting agar biaya logistik nasional bisa bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Dampak dari mahalnya biaya logistik ini langsung dirasakan oleh sektor industri dan konsumen. Harga barang kebutuhan pokok di Indonesia Timur, misalnya, bisa dua kali lipat lebih mahal dibandingkan di Jawa akibat tingginya ongkos angkut. Jika infrastruktur bongkar muat dan rantai pasok maritim tidak segera dibenahi, kesenjangan harga antarwilayah akan terus melebar.

Ke depan, INSA berharap pemerintah dapat mengeluarkan paket kebijakan yang komprehensif, mencakup percepatan pembangunan pelabuhan, digitalisasi sistem logistik, serta insentif bagi kapal yang menerapkan teknologi hijau. Pertanyaannya, apakah regulasi yang dinanti akan segera hadir, atau justru semakin memperlambat transformasi industri pelayaran nasional?