Tarif, Perang, dan Kepercayaan yang Hancur: Ketika Asia Tenggara Mulai Melirik ke Luar AS

Kepercayaan negara-negara Asia Tenggara terhadap Amerika Serikat mencapai titik nadir. Kebijakan tarif yang agresif, pendekatan transaksional dalam hubungan bilateral, serta ketidakpastian komitmen Washington telah memaksa kawasan untuk mulai mencari alternatif. Sebuah organisasi yang selama ini bergantung pada pendanaan AS, misalnya, harus merumahkan sebagian besar stafnya setelah pendanaan dipotong tanpa pemberitahuan yang jelas.

Sheila, seorang mantan pegawai yang enggan disebut nama lengkapnya, menceritakan pengalaman pahit itu. Surat perpisahan mulai berdatangan setiap hari. Dalam hitungan minggu, rekan-rekannya satu per satu pergi. “Setiap hari ada surel perpisahan dari berbagai bagian organisasi. Ketika kami menanyakan status pekerjaan, atasan pun tidak bisa menjawab,” ujarnya. PHK massal dimulai Maret, dan pada Mei hampir semua staf telah pergi. Sheila sendiri bertahan paling lama, diberi tugas menyudahi program-program yang dulu ia bangun.

Kisah Sheila bukanlah kasus terisolasi. Ini adalah cerminan dari pesan yang dikirim Washington ke seluruh kawasan: sekutu dan mitra diperlakukan sebagai alat tawar-menawar, bukan sebagai kawan sejati. Bagi negara-negara Asia Tenggara, pesan itu terdengar jelas dan memicu langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada AS.

Dalam konteks Indonesia, situasi ini memiliki arti ganda. Di satu sisi, Indonesia selama ini menikmati surplus perdagangan dengan AS, terutama di sektor tekstil, alas kaki, dan minyak sawit. Ancaman tarif baru dapat menggerus daya saing ekspor Indonesia. Di sisi lain, ketidakpastian ini justru mendorong pemerintah untuk lebih agresif membuka pasar nontradisional, seperti Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, serta memperkuat kerja sama dengan China melalui skema bilateral dan multilateral.

Menurut analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto, tren ini sudah terlihat sejak masa pertama Trump. “Negara-negara ASEAN mulai menyadari bahwa terlalu bergantung pada satu kekuatan besar itu berisiko. Mereka mulai melakukan ‘hedging’ dengan memperkuat hubungan dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa secara simultan,” jelasnya. Namun, ia mengingatkan bahwa diversifikasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa perhitungan matang, karena setiap mitra memiliki kepentingan dan risiko masing-masing.

Pendekatan Trump yang lebih suka hubungan bilateral daripada multilateral juga dinilai merusak solidaritas ASEAN. Alih-alih bernegosiasi sebagai satu blok, setiap negara kini cenderung membuat kesepakatan sendiri-sendiri dengan Washington. Hal ini melemahkan posisi tawar kolektif ASEAN dan membuka celah bagi politik pecah belah. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, diharapkan dapat menjadi penjaga kohesi kawasan.

Ke depan, Asia Tenggara harus bersiap menghadapi skenario di mana AS tidak lagi menjadi mitra yang dapat diandalkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kawasan akan beralih dari AS, tetapi seberapa cepat dan seberapa dalam diversifikasi itu bisa dilakukan. Bagi Indonesia, momentum ini adalah kesempatan untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas, dan membangun jejaring kerja sama yang lebih seimbang. Apakah Indonesia mampu memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian global?