Hasto Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila: PDIP Peringatkan Bahaya Militerisme

Di tengah peringatan Hari Lahir Pancasila, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto justru menyampaikan kekhawatiran serius partainya terhadap menguatnya peran militer dalam kehidupan berbangsa. Pernyataan itu disampaikan saat ia memimpin upacara pengibaran bendera di halaman parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Hasto menegaskan bahwa PDIP menolak segala bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis. Menurutnya, sikap kritis adalah tanggung jawab politik warga negara yang lahir dari kecintaan terhadap tanah air. “Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi,” ujar Hasto di hadapan peserta upacara.

Kekhawatiran partai berlambang banteng ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan pengaruh militer di sektor sipil, mulai dari jabatan sipil yang diisi prajurit aktif hingga penanganan aksi demonstrasi. Hasto mengingatkan bahwa Pancasila mengandung spirit kemanusiaan yang menolak penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pidatonya, Hasto menggarisbawahi bahwa Pancasila bukan sekadar falsafah hidup dan tujuan bernegara, melainkan juga tekad untuk membebaskan rakyat dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan. “Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan,” katanya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi panggung bagi PDIP untuk menegaskan kembali posisinya sebagai partai yang konsisten membela hak-hak sipil. Di tengah dinamika politik menjelang Pemilu 2029, pernyataan Hasto juga dibaca sebagai sinyal kepada pemerintah agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai kekhawatiran PDIP memiliki dasar yang kuat. “Militerisme memang tidak bisa dianggap remeh. Ada tren penempatan perwira aktif di posisi sipil yang mengkhawatirkan. Ini harus diimbangi dengan kontrol sipil yang ketat,” ujarnya.

Pertanyaan besarnya: apakah peringatan ini akan didengar oleh pengambil kebijakan, atau justru menjadi bumerang bagi PDIP sendiri di tengah hubungan yang kerap memanas dengan pemerintah? Hasto tampaknya sadar bahwa kritik terhadap militerisme adalah isu sensitif, namun ia memilih untuk tetap lantang.