Prabowo Perintahkan Bahasa Prancis Masuk Kurikulum, DPR Soroti Kesiapan dan Roadmap

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bahasa Prancis diajarkan di semua tingkat sekolah di Indonesia, sebuah langkah yang disebutnya sebagai persiapan menghadapi dinamika global. Namun, DPR langsung bereaksi dengan meminta kejelasan soal peta jalan dan kesiapan implementasi kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengungkapkan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam rapat kerja mendatang. Ia menyinggung bahwa wacana serupa pernah muncul untuk bahasa Portugis, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut nyata dalam bentuk regulasi atau kurikulum. "Kami ingin memastikan apakah ini benar-benar prioritas pendidikan nasional atau sekadar wacana diplomatik," ujarnya.

Menurut Lalu, kebijakan pendidikan bahasa asing harus didasarkan pada kebutuhan nasional, ketersediaan guru, dan manfaat bagi siswa. Ia menekankan agar publik tidak melihat kebijakan ini semata-mata sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan yang matang. DPR pun mengusulkan agar penerapan dilakukan secara bertahap, misalnya sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu, bukan kewajiban serentak.

Instruksi Prabowo disampaikan saat berpidato di Istana Elysee, Paris, Kamis (28/5/2026). Ia menyatakan bahwa hubungan Indonesia-Prancis berkembang positif, terutama di bidang pertahanan, sains, dan teknologi. "Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo. Ia optimistis kemitraan strategis komprehensif kedua negara akan semakin konkret dan berdampak luas.

Bagi Indonesia, kebijakan ini membuka peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penguasaan bahasa Prancis dapat meningkatkan daya saing lulusan Indonesia di kancah global, terutama di organisasi multilateral dan perusahaan multinasional. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pendidikan—mulai dari kurikulum, buku ajar, hingga kompetensi guru—masih menjadi tanda tanya besar. Apalagi, Indonesia belum memiliki pengalaman sukses dalam mewajibkan bahasa asing selain Inggris di sekolah.

DPR menegaskan bahwa tanpa roadmap yang jelas, kebijakan ini berisiko menjadi simbolis belaka. "Kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik. Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," tegas Lalu.

Ke depan, pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah adalah: apakah Indonesia siap menambah beban kurikulum di tengah berbagai prioritas pendidikan yang belum tuntas? Atau justru ini momentum untuk mereformasi sistem pembelajaran bahasa asing secara lebih strategis? Jawabannya akan menentukan apakah bahasa Prancis benar-benar menjadi aset bagi generasi muda Indonesia atau sekadar wacana tanpa eksekusi.