Rusia Militerisasi Bank Sentral: Karyawan Bersenjata untuk Tembak Jatuh Drone

Rusia resmi mengubah aturan main keamanan nasional dengan mengizinkan bank sentral dan lembaga keuangan utama untuk mempersenjatai karyawan dan mengoperasikan sistem penembak jatuh drone tanpa menunggu pasukan khusus. Langkah ini menandai eskalasi baru dalam konflik yang telah berlangsung sejak Februari 2022, di mana serangan udara tak berawak menjadi andalan militer Ukraina.

Undang-undang yang disahkan parlemen pada Selasa (26/5/2026) itu memberikan kewenangan kepada staf bank sentral, Sberbank, Asosiasi Pengumpulan Uang Tunai Rusia, dan Layanan Pos Khusus untuk mengganggu, merusak, atau menghancurkan kendaraan udara tak berawak (UAV) yang mendekati fasilitas mereka. Ketua Komite Pasar Keuangan Duma Negara Anatoly Aksakov menyatakan sistem pertahanan akan ditempatkan di dekat fasilitas utama dan karyawan akan dibekali senjata.

Dalam wawancara dengan Radio RBC, Aksakov menjelaskan dua lapis pertahanan: pengacakan sinyal untuk mengelabui drone dan tindakan fisik untuk menembak jatuh. “Pertama, pengacakan akan digunakan untuk mempersulit UAV menargetkan dan menyerang target yang relevan… Selain itu, kami juga akan menggunakan cara untuk menembak jatuh drone ini,” ujarnya. Ia menegaskan biaya sistem ditanggung masing-masing lembaga—bank sentral membayar sendiri, Sberbank membayar sendiri—sehingga tidak membebani anggaran militer.

Kebijakan ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi perdamaian yang diperparah oleh fokus Amerika Serikat pada operasi militernya melawan Iran. Baik Rusia maupun Ukraina membantah menargetkan infrastruktur sipil, namun serangan terhadap fasilitas penting terus terjadi di kedua sisi, termasuk melalui perang siber. Dengan memberikan senjata kepada pegawai bank, Moskow berupaya melindungi pusat keuangan tanpa harus mengerahkan pasukan reguler yang sudah terfragmentasi di garis depan.

Bagi Indonesia, langkah Rusia ini menjadi pengingat akan kerentanan infrastruktur keuangan terhadap ancaman non-konvensional. Meskipun Indonesia tidak berada dalam konflik bersenjata, serangan siber dan potensi penyalahgunaan drone komersial semakin nyata. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mungkin perlu mengevaluasi kesiapan protokol keamanan fisik dan digital, terutama setelah beberapa serangan drone dilaporkan di kawasan Asia Tenggara. Namun, militerisasi pegawai bank seperti yang dilakukan Rusia jelas bukan opsi yang sesuai dengan regulasi dan budaya hukum Indonesia.

Ke depan, efektivitas undang-undang ini akan diuji oleh kemampuan Ukraina untuk terus meluncurkan serangan drone jarak jauh. Jika pertahanan mandiri perbankan terbukti efektif, negara-negara lain yang menghadapi ancaman serupa—seperti Iran atau Korea Utara—mungkin akan mengadopsi model serupa. Sebaliknya, jika justru memicu eskalasi baru, dunia akan menyaksikan bagaimana sektor keuangan berubah menjadi medan perang udara.