Tambang Emas Ilegal Picu Lonjakan Malaria di Amazon: Riset Ungkap Dampak Lebih Parah dari Dugaan
Baca dalam 60 detik
- Studi lintas universitas menemukan setiap kenaikan 0,03% aktivitas pertambangan ilegal meningkatkan kasus malaria 20-46% dalam 1-2 tahun kemudian.
- Kebijakan deregulasi era Bolsonaro memicu masuknya 20.000 penambang ilegal ke wilayah Yanomami, memperparah krisis kesehatan masyarakat adat.
- Pemerintah Lula berupaya mengusir penambang dan membangun pusat kesehatan, namun efek tunda dari kerusakan lingkungan masih menghambat penurunan malaria.

Lonjakan harga emas global yang mencapai rekor tertinggi justru memicu kekhawatiran di kalangan ilmuwan ekologi penyakit. Bukan karena gejolak ekonomi, melainkan dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh meningkatnya aktivitas pertambangan emas ilegal di Amazon. Sebuah studi terbaru dari Stanford University, Universidade Federal de Mato Grosso, dan Universidade Federal de Minas Gerais berhasil mengukur secara kuantitatif hubungan antara tambang emas ilegal dan ledakan kasus malaria di wilayah adat Yanomami, Brasil.
Penelitian ini mengungkap bahwa setiap peningkatan 0,03% luas area pertambangan ilegal berkorelasi dengan kenaikan angka malaria sebesar 20-46% satu hingga dua tahun kemudian. Akumulasi dampak tersebut menyebabkan lonjakan kasus malaria hingga 300% di wilayah Yanomami antara 2016 dan 2023. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa krisis kesehatan yang melanda suku Yanomami bukan sekadar kebetulan, melainkan akibat langsung dari perusakan lingkungan oleh penambang liar.
Mekanisme penularan malaria akibat tambang ilegal terjadi melalui tiga jalur. Pertama, pembukaan lahan hutan dan penggalian tepi sungai menciptakan genangan air yang menjadi tempat berkembang biak ideal nyamuk Anopheles, vektor malaria di Amazon. Kedua, mobilitas penambang yang datang dari berbagai wilayah endemis malaria di Amerika Selatan membawa parasit ke wilayah yang sebelumnya relatif terisolasi. Ketiga, penggunaan merkuri untuk mengekstraksi emas mencemari sungai, meracuni ikan dan air minum, sehingga melemahkan sistem kekebalan tubuh masyarakat adat dan membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi.
Krisis ini bermula ketika Presiden Jair Bolsonaro (2019-2022) menerapkan kebijakan deregulasi lingkungan dan mengalihkan kewenangan demarcasi tanah adat dari FUNAI ke Kementerian Pertanian. Dekrit yang dikeluarkannya tidak membedakan antara pertambangan legal di luar wilayah adat dan pertambangan ilegal di dalam tanah adat, sehingga memicu banjir penambang liar. Kondisi ini baru terungkap setelah laporan media Sumaรบma dan Instituto Socioambiental pada awal 2023 membeberkan data penyakit dan malnutrisi yang mengerikan di kalangan Yanomami, mendorong Presiden Lula da Silva mendeklarasikan krisis kemanusiaan.
Dr. Andre Siqueira, peneliti Fiocruz yang tergabung dalam tim medis di wilayah tersebut, menggambarkan kondisi penduduk yang sangat memprihatinkan, di mana hampir setiap orang yang dites positif malaria. Meskipun pemerintah Lula telah berupaya mengusir penambang ilegal dan mendirikan pusat kesehatan, angka malaria masih tinggi karena efek tunda dari kerusakan lingkungan serta sulitnya akses diagnosis dan pengobatan di daerah terpencil.
Para peneliti mengembangkan "malakits" โ alat diagnosis dan pengobatan malaria yang dapat digunakan oleh anggota komunitas tanpa pelatihan medis formal โ sebagai solusi mengatasi kesenjangan akses. Selain itu, penguatan hak atas tanah adat dan diversifikasi ekonomi pedesaan Amazon menuju sektor berkelanjutan, seperti bioekonomi, dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada pertambangan dan penebangan liar.
Studi ini menekankan bahwa perlindungan Amazon bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga prioritas kesehatan global. Konsumen juga dapat berperan dengan memilih emas daur ulang atau mengurangi pembelian emas baru, serta menuntut rantai pasok yang etis โ sebagaimana kampanye "Blood Diamonds" yang pernah mengubah industri berlian.



