45% Penerima PKH Tak Tepat Sasaran, Komdigi Percepat Digitalisasi Data Bansos
Baca dalam 60 detik
- BPS mencatat 45% penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai sasaran akibat data yang tidak sinkron antarinstansi.
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperluas uji coba sistem digitalisasi Perlinsos ke 42 daerah pada Juni 2026 untuk memperbaiki akurasi data.
- Sistem baru mengandalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) tanpa memindahkan data antarlembaga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa hampir setengah dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 menunjukkan angka ketidaktepatan sasaran mencapai 45 persen, mendorong pemerintah untuk segera membenahi sistem distribusi bansos.
Menanggapi temuan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah strategis dengan memperluas uji coba digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) ke 42 kota dan kabupaten mulai Juni 2026. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa akar masalah terletak pada kualitas data yang belum terintegrasi dengan baik.
“Data instansi yang belum sepenuhnya terpadu menyebabkan risiko data ganda, inkonsistensi, dan ketidakkinian, serta proses verifikasi yang panjang,” ujar Mira dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Sistem baru ini mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kementerian Dalam Negeri dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan Komdigi.
Melalui mekanisme pertukaran data yang terhubung, verifikasi penerima bansos akan melibatkan data dari perbankan, PLN, BPJS, dan lembaga lainnya tanpa harus memindahkan atau menyalin data antarinstansi. “SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain, melainkan hanya mencocokkan data secara terhubung,” jelas Mira.
Pilot project yang dimulai di Banyuwangi pada September 2025 menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kini, Komdigi bersiap memperluas cakupan secara bertahap. “Skema ini masih dalam tahap uji coba untuk menilai kepraktisan dan kesesuaian sistem dengan kondisi masing-masing daerah,” tandas Mira.
Langkah ini diharapkan mampu menekan angka salah sasaran bansos secara signifikan, sekaligus meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial di Indonesia. Ke depan, digitalisasi data menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran.
