Rafizi dan Partai Baru: Ancaman Lebih Nyata bagi Anwar daripada Oposisi?
Baca dalam 60 detik
- Analis menilai partai baru Rafizi Ramli, meski tak mampu menjatuhkan pemerintahan, berpotensi menggerus basis pemilih reformis yang selama ini setia pada Perdana Menteri Anwar Ibrahim.
- Langkah Rafizi mendeklarasikan partai bertepatan dengan upaya koalisi Anwar menunjukkan soliditas di konvensi Johor, mengindikasikan Malaysia memasuki fase kampanye awal menjelang pemilu 2028.
- Keputusan KPU tidak menggelar pemilu sela untuk kursi Pandan dan Setiawangsa menegaskan kekosongan kursi tidak mengancam stabilitas parlemen, namun mengalihkan fokus ke strategi jangka panjang masing-masing kubu.

Keputusan Rafizi Ramli, mantan wakil presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), untuk membentuk partai baru dinilai analis sebagai ancaman yang lebih substansial bagi posisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dibandingkan tekanan dari koalisi oposisi utama, Perikatan Nasional. Meskipun partai anyar yang diberi nama Bersama itu belum memiliki kekuatan politik untuk langsung menjatuhkan pemerintahan, langkah ini diperkirakan akan menggerus dukungan dari basis pemilih reformis yang selama ini menjadi penopang utama Pakatan Harapan (PH).
Pengumuman pembentukan Bersama terjadi pada hari yang sama ketika koalisi pimpinan Anwar menggelar konvensi di Johor untuk menunjukkan disiplin dan kekompakan. Sinkronisasi waktu ini memperkuat kesan bahwa Malaysia tengah bergerak menuju mode kampanye, meskipun pemilihan umum secara konstitusional baru harus digelar paling lambat 17 Februari 2028. Para pengamat menilai bahwa langkah Rafizi merupakan sinyal adanya perpecahan di internal kubu reformis yang dapat dimanfaatkan oleh lawan politik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia pada Rabu lalu memutuskan tidak akan menggelar pemilu sela untuk kursi Parlemen Pandan yang ditinggalkan Rafizi maupun kursi Setiawangsa milik Nik Nazmi Nik Ahmad. Keputusan ini didasarkan pada surat dari Ketua Dewan Rakyat Johari Abdul yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban mengisi kekosongan tersebut berdasarkan Pasal 54(1) konstitusi federal. Dengan demikian, kedua kursi akan tetap kosong hingga pemilu berikutnya, mengurangi tekanan langsung terhadap stabilitas parlemen namun membuka ruang bagi manuver politik jangka panjang.
Rafizi, yang pernah menjadi wakil presiden PKR dan dianggap sebagai salah satu ahli strategi kampanye paling tajam di PH, membangun reputasinya melalui serangan berbasis data, pesan-pesan viral, dan isu-isu kebutuhan pokok yang relevan dengan pemilih perkotaan yang frustrasi dengan politik lama. Ia naik pangkat sebagai tokoh reformis paling dikenal sebelum akhirnya berselisih dengan pimpinan partai setelah kalah dalam pemilihan wakil presiden PKR tahun lalu. Kini, dengan partai barunya, ia kembali menjadi ancaman serius bagi stabilitas basis dukungan Anwar.
Ke depan, dinamika politik Malaysia diprediksi akan semakin cair. Kehadiran Bersama tidak hanya memecah suara reformis, tetapi juga memaksa PKR dan PH untuk merumuskan ulang strategi menghadapi pemilu mendatang. Jika Rafizi berhasil mengkonsolidasikan dukungan dari kalangan muda dan urban yang kecewa, bukan tidak mungkin ia menjadi kingmaker dalam koalisi pemerintahan pasca-2028.