Suhu politik di Semenanjung Korea kembali memanas pasca-insiden penerobosan wilayah udara. Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang juga menjabat sebagai wakil direktur departemen Komite Sentral Partai Buruh, kembali melontarkan pernyataan keras. Laporan Kompas TV pada 13 Februari 2026 menyoroti respons sinis Kim Yo Jong terhadap pernyataan pejabat Korea Selatan yang mengungkapkan "penyesalan" atas insiden drone yang menyebarkan propaganda di Pyongyang. Bagi Korea Utara, kata-kata manis diplomatik Seoul dianggap tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pelanggaran kedaulatan yang terjadi.
Retorika 'Mulut Besi' Pyongyang
Kim Yo Jong dikenal sebagai "mulut besi" rezim Pyongyang yang kerap menyampaikan pesan-pesan paling agresif kepada pihak eksternal. Dalam pernyataan terbarunya, ia menyebut ekspresi penyesalan dari pihak militer atau pemerintah Korsel sebagai "taktik licik" untuk menghindari tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa permintaan maaf tanpa tindakan konkret untuk menghentikan aktivitas aktivis anti-Pyongyang di perbatasan hanyalah omong kosong.
Insiden drone ini sangat sensitif bagi Korea Utara karena pesawat nirawak tersebut diduga terbang hingga ke pusat ibu kota, membawa materi propaganda yang dianggap menghina martabat kepemimpinan tertinggi ("Supreme Dignity"). Pelanggaran keamanan udara di jantung rezim ini dianggap sebagai tindakan perang (act of war) yang tidak bisa dimaafkan hanya dengan pernyataan pers.
Siaga Tempur Tetap Berlaku
Poin paling krusial dari pernyataan Kim Yo Jong adalah penegasannya bahwa "ancaman tetap berlaku". Ini berarti perintah siaga tempur bagi unit artileri di garis depan perbatasan (DMZ) belum dicabut. Korut mengisyaratkan bahwa jika insiden serupa terulang—sekecil apa pun—respons fisik berupa serangan militer taktis akan segera diluncurkan tanpa peringatan lebih lanjut. Situasi ini menempatkan hubungan kedua Korea di titik didih, dengan risiko miskalkulasi militer yang sangat tinggi dalam beberapa hari ke depan.
