Sistem Pengendalian Senjata Nuklir Global di Ambang Keruntuhan Akibat Ego Negara Adidaya

Konferensi Tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 2026 yang berlangsung hampir sebulan di Markas Besar PBB, New York, resmi berakhir pada 22 Mei tanpa menghasilkan dokumen akhir. Kegagalan ini menandai tiga kali berturut-turut konferensi tersebut buntu, menempatkan rezim pengendalian senjata nuklir global dalam tekanan paling berat sejak perjanjian diratifikasi.

Ketidakmampuan para peserta untuk menyepakati langkah konkret mencerminkan krisis kepercayaan yang semakin dalam. Alih-alih memperkuat norma pelucutan senjata, negara-negara adidaya justru saling melontarkan tuduhan. Amerika Serikat menuding China melakukan pengembangan nuklir yang "opak dan bahkan sembrono". Sebaliknya, Beijing membalas bahwa Washington-lah yang memicu perlombaan senjata. Rusia mengkritik proposal Prancis tentang "payung nuklir" di Eropa, sementara AS, Inggris, dan Prancis menolak seruan China untuk deklarasi tidak menggunakan nuklir pertama.

Sikap egois negara-negara berkekuatan nuklir dinilai sebagai akar masalah. Mereka lebih mengutamakan kepentingan strategis jangka pendek, seperti memperkuat arsenal dan saling menyalahkan, ketimbang memenuhi kewajiban Pasal VI NPT untuk melakukan negosiasi pelucutan senjata secara itikad baik. Suara dari negara non-nuklir yang mendesak penghentian ancaman nuklir hanya berujung pada pengaburan redaksi dokumen tanpa substansi.

"Sekarang justru saatnya menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaan senjata nuklir," demikian seruan berulang dari negara-negara non-nuklir, namun tenggelam dalam pertarungan retorika negara adidaya.

Membangun kembali rezim NPT akan sangat sulit. Negara-negara nuklir menempatkan kemenangan dalam perlombaan senjata sebagai prioritas tertinggi, menjadikan visi "dunia tanpa senjata nuklir" semakin jauh. Meski demikian, norma minimal tetap harus ditegakkan. Washington dan Moskow perlu menahan kekuatan nuklir mereka sesuai semangat Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis (New START) yang telah kedaluwarsa. Negara bersenjata nuklir juga wajib berkomitmen tidak menggunakan nuklir terhadap negara non-nuklir dan menghentikan uji coba ledakan nuklir.

Sikap Jepang pun disorot. Pernyataan pejabat senior di kantor perdana menteri tentang "kemungkinan kepemilikan senjata nuklir" dan wacana merevisi Tiga Prinsip Non-Nuklir memicu keraguan atas komitmen Tokyo terhadap abolisi nuklir. Kehadiran Jepang di konferensi kali ini juga dinilai lemah—hanya diwakili wakil menteri luar negeri, berbeda dengan partisipasi Perdana Menteri Fumio Kishida pada konferensi sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keseriusan Jepang dalam mendorong perlucutan senjata.