Reorganisasi Dewan Inggris Kacau: 9 dari 14 Penggabungan Ditunda, Biaya Membengkak

Pemerintah Inggris kembali menunda proses reorganisasi dewan lokal di sembilan dari 14 wilayah yang semula dijadwalkan bergabung menjadi otoritas kesatuan (unitary authority). Keputusan yang diumumkan Menteri Pemerintahan Lokal Jim McMahon di hadapan parlemen pada Senin (waktu setempat) ini menyisakan hanya lima daerah yang tetap melanjutkan merger: East Sussex, Gloucestershire, Oxfordshire, Warwickshire, dan Worcestershire.

Penundaan ini merupakan kelanjutan dari keputusan Menteri Pemerintahan Lokal Angela Rayner bulan lalu yang menghentikan sementara seluruh proposal merger akibat kekhawatiran akan gugatan hukum. McMahon menegaskan bahwa tinjauan internal menemukan proses pengambilan keputusan pemerintah sudah "kokoh", namun sembilan wilayah—Derbyshire, Devon, Hertfordshire, Kent, Lancashire, Leicestershire, Lincolnshire, Nottinghamshire, dan Staffordshire—kini ditarik dari daftar karena pemerintah masih mencari "kejelasan hukum".

"Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan cerminan dari kerja yang mendasari proposal-proposal tersebut," ujar McMahon, seperti dikutip BBC. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan bergerak lebih cepat di wilayah yang memungkinkan, dan berjanji memberikan pembaruan untuk sejumlah wilayah lain sebelum Natal, dengan hasil akhir untuk semua wilayah paling lambat awal tahun depan.

Keputusan ini memicu kemarahan dari oposisi. Menteri Pemerintahan Lokal Bayangan, Katie Lam, menyebut pendekatan pemerintah sebagai "farce" (lelucon) dan menuding pembayar pajak harus menanggung biaya penundaan yang mencapai puluhan juta poundsterling. "Dari awal hingga akhir, pendekatan pemerintah terhadap reorganisasi pemerintahan lokal tidak lebih dari sebuah lelucon," tegasnya di parlemen.

Ketua Asosiasi Pemerintah Lokal (LGA) Eamonn O'Brien juga menyuarakan kekecewaan. Ia menilai pengumuman ini memang memberikan kepastian bagi sebagian daerah, tetapi banyak dewan lain masih merasa terjebak dalam ketidakpastian. "Semua dewan yang terdampak membutuhkan kejelasan mendesak tentang langkah selanjutnya dan bagaimana biaya yang sudah dikeluarkan akan ditanggung," ujarnya. O'Brien mendesak adanya "reset" dalam hubungan antara pemerintah pusat dan dewan lokal, dengan keterlibatan penuh pemerintah daerah sejak awal pengambilan keputusan.

Reorganisasi ini sejatinya bertujuan menyederhanakan struktur pemerintahan lokal yang selama ini dianggap berlapis-lapis dan tidak efisien. Dengan menggabungkan dewan-dewan kecil menjadi otoritas kesatuan yang lebih besar, pemerintah berharap dapat menghemat biaya administrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, prosesnya kini tersandung oleh kompleksitas hukum dan tarik-menarik politik.

Bagi Indonesia, kisruh ini menjadi cermin betapa rumitnya reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Seperti halnya Inggris, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menata ulang struktur pemerintahan lokal, terutama terkait efisiensi anggaran dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Penundaan yang berlarut-larut, seperti yang terjadi di Inggris, bisa menjadi pelajaran bahwa reformasi kelembagaan membutuhkan kepastian hukum dan komunikasi politik yang matang agar tidak menimbulkan biaya sosial dan finansial yang sia-sia.

Pemerintah Inggris kini dihadapkan pada ujian kredibilitas: apakah janji penyelesaian pada awal tahun depan dapat dipenuhi, atau justru menambah daftar panjang penundaan yang merugikan publik. Sementara itu, dewan-dewan di 15 wilayah yang statusnya belum jelas hanya bisa berharap kepastian segera datang, sebelum beban biaya dan ketidakpastian semakin membengkak.