Burnham Janji Pangkas Anggaran Kesejahteraan, Tapi Tak Berani Pasang Target Waktu

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan tekadnya memangkas anggaran kesejahteraan “secepat yang kita bisa”, tetapi ia menolak menjamin pengurangan itu terealisasi sebelum pemilihan umum berikutnya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tekanan politik yang meningkat menyusul terbitnya proyeksi belanja sosial yang melonjak tajam dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut kantor pengawas fiskal Office for Budget Responsibility (OBR), belanja kesejahteraan tahun ini diperkirakan mencapai £353 miliar, naik £19 miliar dari tahun sebelumnya. Angka itu diproyeksikan terus membengkak menjadi £431 miliar pada 2031/32, dengan penyumbang utama belanja terkait kesehatan dan pensiun. Dari total proyeksi tersebut, £209,8 miliar dialokasikan untuk pensiunan, £110,7 miliar untuk universal credit dan skema sejenis, serta £69,6 miliar untuk tunjangan disabilitas seperti personal independence payment.

Dalam kunjungan ke Derby, Burnham menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menerbitkan laporan tinjauan yang dipimpin mantan menteri Alan Milburn mengenai kaum muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET). “Kami ingin segera membantu orang keluar dari ketergantungan tunjangan dan masuk ke dunia kerja. Tidak ada penundaan,” ujarnya. Namun ketika didesak soal tenggat waktu, ia kembali menekankan pendekatan bertahap: “Kami bekerja keras memangkas anggaran kesejahteraan secepat mungkin, tetapi dengan cara yang mendukung orang kembali bekerja. Jika kami melakukan pemotongan kasar, orang akan jatuh dalam krisis dan dana publik malah tersedot ke pos lain.”

Kontroversi mencuat setelah Menteri Keuangan John Healey dalam wawancara dengan BBC Radio 4 mengatakan akan ada “pengurangan tagihan tunjangan” sebelum pemilu. Namun sejumlah sumber di Kementerian Keuangan membantah pernyataan itu sebagai janji waktu, dan Kantor Perdana Menteri kemudian menegaskan tidak menetapkan “target atau jadwal arbitrer”. Juru bicara resmi perdana menteri juga enggan menjelaskan apakah ambisi pemangkasan berarti menurunkan nominal absolut atau sekadar memperlambat laju kenaikan dari proyeksi saat ini.

Oposisi menilai pemerintah kehilangan arah. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch menuding negara “kelebihan belanja, kelebihan utang, kelebihan pajak, dan tenggelam dalam sistem kesejahteraan yang tak terkendali”. Ia juga menyindir pernyataan pemerintah yang saling bertentangan sebagai “sindrom kaki masuk mulut”. Tudingan serupa datang dari Partai Buruh sendiri yang pada Juni 2025 sempat mengalami pemberontakan massal anggota parlemen saat mantan Perdana Menteri Keir Starmer mencoba membatasi akses tunjangan kesehatan.

Di sisi lain, mantan kepala ekonom Bank of England Andy Haldane menilai pasar keuangan akan merespons sangat positif jika pemerintah mampu menyusun rencana pengendalian belanja kesejahteraan yang kredibel. “Jika pemerintah bisa mewujudkannya, itu akan menjadi bonus besar,” kata Haldane dalam podcast BBC. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa persoalan bukan sekadar angka, melainkan sinyal fiskal yang memengaruhi kepercayaan investor terhadap keberlanjutan anggaran Inggris.

Bagi Indonesia, dinamika di Inggris ini menjadi cermin tantangan serupa: bagaimana negara dengan ruang fiskal terbatas menyeimbangkan perlindungan sosial dan disiplin anggaran. Indonesia sendiri tengah menghadapi tekanan belanja subsidi dan program perlindungan sosial yang terus membesar, sementara penerimaan pajak belum optimal. Pelajaran dari Inggris adalah bahwa reformasi kesejahteraan yang tidak disertai target waktu dan strategi transisi kerja yang jelas cenderung menuai resistensi politik dan ketidakpastian pasar.

Dengan dua laporan tinjauan yang akan terbit November, publik Inggris menanti apakah Burnham akan mengubah retorika menjadi rencana konkret. Pertanyaannya, akankah pemerintah berani mengambil langkah tidak populer sebelum pemilu, atau justru menunda reformasi hingga setelah kotak suara? Jawaban itu akan menentukan arah kebijakan fiskal Inggris—dan persepsi pasar terhadap kredibilitas pemerintah—dalam beberapa tahun mendatang.