Dana Publik £1 Miliar di Era Burnham Diselidiki, Sheikh Mansour Ikut Terseret

Penyelidikan terhadap penggunaan dana publik senilai lebih dari £1 miliar untuk pinjaman perumahan di Greater Manchester resmi dibuka oleh komite pengawas dewan. Sorotan utama: sejumlah pinjaman mengalir ke perusahaan properti yang dikendalikan Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, pemilik klub Manchester City, pada periode ketika Andy Burnham masih menjabat wali kota.

Dana tersebut berasal dari Greater Manchester Housing Investment Loan Fund (GMHILF), yang dibentuk pada 2015 dengan modal awal £300 juta dari pemerintah. Sejak itu, sekitar 50 pengembang menerima pinjaman dengan total di atas £1 miliar. Tiga perusahaan yang berada di bawah kendali Sheikh Mansour menerima sekitar £55 juta, dengan keputusan persetujuan diambil dalam dua rapat pada 2017 yang keduanya dipimpin Burnham. Meski demikian, keputusan pinjaman diambil secara kolektif oleh seluruh anggota Greater Manchester Combined Authority (GMCA), bukan oleh wali kota sendirian.

Ketua Komite Overview and Scrutiny GMCA, John Leech, mengatakan pihaknya ingin memastikan proses persetujuan berjalan transparan, bukan tertutup. Politikus Partai Liberal Demokrat itu menyebut proses tersebut selama ini dikritik karena sulit dipahami mengapa suatu proyek disetujui sementara yang lain tidak. "Kami hanya ingin memastikan ada proses yang transparan, bukan opak," ujarnya kepada BBC.

Leech, yang juga menjadi pemimpin oposisi di Dewan Kota Manchester, mempertanyakan mengapa perusahaan yang tampak mapan masih membutuhkan pinjaman dari dana publik. Ia mencontohkan entitas milik Abu Dhabi yang seharusnya tidak kesulitan mengakses pendanaan dari sumber lain. Menurutnya, praktik tersebut sudah melenceng dari tujuan awal program pada 2015, yakni membantu pengembang yang sulit mendapatkan pembiayaan.

Kontroversi ini juga menyeret Renaker, pengembang besar yang menerima porsi terbesar dari dana tersebut. Renaker tengah terlibat sengketa hukum dengan pengembang saingan, Aubrey Weis, yang menuduh pinjaman senilai £140 juta sebagai subsidi tidak adil. Pada Juni, Pengadilan Banding memutuskan tidak ada kesalahan hukum dalam keputusan GMCA memberikan pinjaman, namun Weis tetap mengajukan banding.

"Dalam kasus Abu Dhabi, Anda tentu membayangkan mereka tidak akan punya masalah mengakses dana dari tempat lain. Prosesnya jelas tampak tidak sejalan dengan tujuan awal 2015," kata John Leech, Ketua Komite Overview and Scrutiny GMCA.

GMCA membantah adanya penyimpangan. Juru bicaranya menegaskan pinjaman diberikan dengan suku bunga komersial dan telah menghasilkan 11.000 rumah baru serta regenerasi lahan terbengkalai. "Tidak ada satu pun skema yang layak yang pernah ditolak," ujarnya. GMCA juga menyatakan setiap penny pinjaman dikembalikan penuh, sehingga pembangunan miliaran pound terjadi tanpa biaya bagi pembayar pajak. Kriteria pinjaman disusun berdasarkan parameter pemerintah dan masukan ahli keuangan eksternal.

Sementara itu, Manchester Life—perusahaan patungan antara Dewan Kota Manchester dan Abu Dhabi United Group—menegaskan pinjaman untuk tiga proyek propertinya diberikan secara komersial dan telah dilunasi penuh beserta bunga. Ketiga lokasi tersebut sebelumnya merupakan lahan terlantar. Namun, akuntabilitas tetap menjadi sorotan. Menteri Bayangan Olahraga dari Partai Konservatif, Louie French, menilai Burnham punya "pertanyaan serius untuk dijawab" dan menegaskan pembayar pajak berhak mendapatkan transparansi atas penetapan dana.

Pengamat properti Julia Hatmaker, editor Place North West, menilai skema pinjaman GMCA berhasil menambah pasokan rumah dan menghasilkan imbal hasil investasi. Meski begitu, ia menyarankan agar otoritas gabungan mengevaluasi ulang jenis proyek yang layak didukung dan mempertimbangkan aturan lebih ketat. Komite pengawas sendiri tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi kepada wali kota, tetapi dapat memanggil saksi—termasuk Wali Kota Greater Manchester saat ini, Bev Craig—untuk memberikan keterangan. Mereka juga telah meminta laporan dari petugas GMCA dan akan menggelar pertemuan tertutup sebelum merumuskan rekomendasi.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana dana publik untuk perumahan—seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau dana bergulir infrastruktur—harus diawasi ketat agar tidak menjelma menjadi instrumen subsidi bagi korporasi mapan. Pertanyaannya ke depan: akankah penyelidikan ini mendorong reformasi tata kelola pinjaman daerah di Inggris, atau justru berhenti sebagai perdebatan politik menjelang pemilu?