Biomemory Simpan Data Kritis di DNA Sintetis, Dimulai Oktober 2026

Perusahaan penyimpanan data asal Prancis, Biomemory, resmi memperkenalkan DNA Shield, layanan repositori DNA sintetis yang dirancang khusus untuk menyimpan aset digital paling kritis agar tidak dapat disentuh oleh peretas maupun kecerdasan buatan. Langkah ini menandai pergeseran penting dari riset laboratorium menuju produk komersial yang dapat dioperasikan oleh organisasi.

DNA Shield menyasar apa yang disebut sebagai cold data—informasi yang tidak boleh diubah dan mencakup sekitar 60% dari seluruh data di dunia. Data jenis ini meliputi kata sandi, biometrik, kunci kriptografi, catatan keuangan, hingga kekayaan intelektual dan cetak biru perusahaan. Selama ini, data semacam itu disimpan di pusat data yang terhubung ke jaringan, sehingga tetap rentan terhadap serangan siber dan manipulasi.

Berbeda dengan penyimpanan magnetik konvensional, DNA Shield mengubah data menjadi molekul DNA sintetis melalui skema pengkodean yang dirancang agar aman secara biologis. Penyimpanan ini bersifat offline dan airgapped, artinya tidak terhubung ke internet sama sekali. Menurut Biomemory, media DNA memiliki kepadatan penyimpanan sejuta kali lebih tinggi dibandingkan penyimpanan magnetik, dengan potensi masa pakai hingga 150 tahun tanpa perlu daya listrik.

Layanan ini diluncurkan setelah Biomemory mengakuisisi pionir penyimpanan DNA asal Boston, Catalog Technologies, pada Maret 2026. Akuisisi tersebut memperkuat posisi Biomemory sebagai perusahaan pertama yang membawa apa yang disebutnya sebagai Molecular IT ke pasar. Meski demikian, ketersediaan DNA Shield saat ini masih terbatas pada beberapa pilot project yang akan berjalan mulai 15 Oktober 2026 hingga pertengahan 2027.

"DNA Shield adalah momen ketika Biomemory beralih dari membuktikan sains menjadi menghadirkan produk komersial. Organisasi membutuhkan cara untuk menyimpan aset digital paling kritis—kunci kriptografi, kekayaan intelektual inti, catatan teregulasi, dan memori institusional jangka panjang—di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh satu vendor, cloud, atau sistem mana pun, sekaligus membuktikan bahwa data itu masih berfungsi seiring waktu," ujar Laurent Guengant, CEO Biomemory.

Vincent Franceschini, VP Product Management Biomemory sekaligus co-chair DNA Data Storage Alliance, menambahkan bahwa DNA Shield dibangun di atas platform molekuler yang telah diindustrialisasi selama bertahun-tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya pelanggan diminta mengandalkannya secara operasional, bukan sekadar demonstrasi riset. "Mendapatkan hasil yang tepat dari awal hingga akhir, dari pengodean hingga pemulihan resmi, itulah yang membuat kami menjadi perusahaan pertama yang membawa Molecular IT ke pasar," katanya.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan perspektif baru dalam pengelolaan data strategis nasional. Selama ini, data kritis seperti arsip kependudukan, rekam medis, dan dokumen keuangan negara masih bergantung pada pusat data fisik yang rentan terhadap gangguan listrik, bencana alam, dan serangan siber. Teknologi DNA sintetis memang belum ekonomis untuk adopsi massal, tetapi dapat menjadi opsi jangka panjang bagi lembaga yang membutuhkan penyimpanan arsip permanen dengan tingkat keamanan ekstrem, seperti Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, atau lembaga riset genomik nasional.

Kendati menjanjikan, tantangan adopsi tetap besar. Biaya langganan minimal €10.000 per bulan membuat teknologi ini hanya terjangkau oleh korporasi besar atau institusi pemerintah dengan anggaran keamanan tinggi. Selain itu, ekosistem pemulihan data dari DNA masih memerlukan standar interoperabilitas dan sertifikasi yang belum sepenuhnya matang. Pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan kunci dekripsi dan bagaimana audit forensik dilakukan jika terjadi sengketa hukum juga belum banyak dibahas.

Ke depan, Biomemory berencana memperluas layanan DNA Shield setelah pilot project berakhir pada 2027. Jika berhasil, model Molecular IT dapat memicu gelombang baru dalam industri penyimpanan data yang lebih tahan lama dan tahan gangguan. Namun, apakah teknologi ini akan tetap menjadi ceruk mahal bagi segelintir institusi, atau mampu menurunkan biaya hingga dapat diakses oleh perusahaan menengah di negara berkembang seperti Indonesia, masih menjadi pertanyaan yang menentukan arah adopsinya.