Trump Desak Ukraina Ganti Presiden, Kaitkan Harga Solar AS dengan Zelenskyy

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan pergantian kepemimpinan di Ukraina, menuding Presiden Volodymyr Zelenskyy bertanggung jawab atas tingginya harga solar di AS dan kegagalan mengakhiri perang dengan Rusia. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Sabtu (10/10/2026) sebelum bertolak ke Tennessee untuk kampanye pemilu sela, menandai intervensi paling langsungnya terhadap politik internal Kyiv sejak konflik meletus.

"Saya sarankan mereka mencari pemimpin baru yang bisa membuat kesepakatan, karena dia sebenarnya bisa membuat banyak kesepakatan tapi entah kenapa tidak pernah," ujar Trump. Ia juga mengeklaim bahwa jika dirinya menjabat pada 2022, perang tidak akan terjadi, dan menyebut konflik tersebut sebagai buah dari "inkompetensi". Trump menambahkan Zelenskyy telah kehilangan sekitar 30% wilayah Ukraina dan menelan korban lebih dari dua juta jiwa—angka yang tidak sepenuhnya sesuai dengan estimasi independen yang menyebut sekitar 20% wilayah Ukraina berada di bawah kendali Rusia.

Pernyataan itu muncul sehari setelah Trump mengumumkan kesepakatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membeli solar dari Rusia guna meredam lonjakan harga bahan bakar menjelang pemilu sela AS. Menurut Trump, Rusia akan segera memasok lebih dari 300.000 ton solar, disusul 500.000 ton pada November, lalu 1 juta ton "segera setelahnya", dan tambahan 3 juta ton dalam waktu singkat. Kesepakatan ini kontras dengan undang-undang sanksi menyeluruh terhadap Rusia yang ia tandatangani bulan lalu, yang justru menyasar pendapatan minyak dan gas Moskow.

Kesepakatan solar itu memicu kemarahan di Kyiv dan kalangan sekutu Eropa. Pemerintah Ukraina menyatakan tidak diberi tahu sebelumnya. Seorang pejabat senior Ukraina, yang berbicara dengan syarat anonim, menegaskan kesepakatan tersebut tidak terkait dengan pembicaraan yang sedang berlangsung di Florida antara utusan Trump, Steve Witkoff, dan menantu presiden, Jared Kushner, dengan pejabat Ukraina. Delegasi Ukraina dilaporkan telah meninggalkan Florida dan kembali ke tanah air.

Zelenskyy merespons dengan menyebut serangan Rusia ke Zaporizhzhia sebagai "ungkapan terima kasih" Moskow atas pencabutan sanksi ekspor solar. Ia memperingatkan setiap tambahan miliar dolar yang diperoleh Rusia dari ekspor akan membiayai komponen senjata, peningkatan drone, produksi rudal, dan rekrutmen tentara bayaran. "Moskow hanya akan siap berhenti ketika kemampuan mereka untuk berperang melemah," tulisnya di X. Zelenskyy juga menyatakan telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memperkuat pertahanan udara, memperingatkan risiko serangan rudal lanjutan dalam beberapa hari ke depan.

"Trump sekali lagi menunjukkan wajah aslinya. Dia tidak peduli pada situasi, penembakan, atau kehancuran rumah kami. Yang dia pedulikan hanyalah minyak, harga bahan bakar, dan berapa yang harus dibayar orang Amerika," kata Oleksandr Petrenko, 26, warga Kyiv.

Sekutu Eropa juga menyuarakan kekecewaan. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan Stockholm menyesali kesepakatan itu karena pendapatan energi adalah inti dari kas perang Rusia, dan mencatat Uni Eropa akan mengadopsi paket sanksi paling komprehensif pada Senin. Pemerintah Jerman menegaskan komitmennya pada sanksi dan dukungan tak tergoyahkan bagi Ukraina. Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski mempertanyakan kemampuan Rusia memasok solar, mengingat laporan kekurangan bahan bakar bahkan di Moskow dan klaim bahwa Ukraina telah merusak sekitar setengah kapasitas kilang Rusia. "Dari mana surplus untuk ekspor akan datang?" tanyanya.

Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar tontonan geopolitik. Sebagai importir neto minyak, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi global. Ketegangan di Timur Tengah dan perang Ukraina telah menekan harga semua produk minyak, termasuk solar yang menjadi tulang punggung sektor transportasi dan logistik domestik. Jika kesepakatan Trump-Putin justru memperpanjang konflik dan memicu sanksi balasan, harga minyak dunia bisa tetap tinggi, memperlebar defisit neraca dagang dan mengancam subsidi energi APBN. Pemerintah perlu mencermati apakah langkah AS ini akan mengganggu pasokan global atau justru menciptakan celah arbitrase bagi negara-negara non-blok seperti Indonesia.

Yang lebih mengkhawatirkan, kesepakatan ini mengirim sinyal bahwa Washington dapat mengorbankan konsistensi kebijakan luar negeri demi kepentingan domestik jangka pendek. Jika AS menormalisasi pembelian energi dari Rusia, tekanan pada Moskow melemah, dan perang bisa berlarut-larut. Dampaknya bagi Indonesia: ketidakpastian pasokan dan harga energi yang berkepanjangan, serta ruang diplomasi yang semakin sempit di antara kekuatan besar. Akankah ASEAN, termasuk Indonesia, mengambil posisi lebih tegas, atau justru memanfaatkan celah untuk memperkuat ketahanan energi sendiri?