Houthi Serang Bandara Riyadh: 12 Tewas, 300 Luka, Trump Pertimbangkan Gabung Serangan
Baca dalam 60 detik
- Serangan rudal Houthi ke Bandara King Khalid Riyadh menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya, memaksa penghentian operasi penerbangan.
- Amerika Serikat di bawah Trump sedang mengevaluasi opsi bergabung dengan serangan Saudi terhadap Houthi, sementara Menlu Rubio menyebut serangan itu 'tercela'.
- Perebutan Selat Bab al-Mandab memanas dengan klaim kontradiktif antara koalisi Saudi dan Houthi, sementara PBB memperingatkan Yemen kembali ke perang skala penuh.
Rudal yang diluncurkan kelompok Houthi menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Otoritas Penerbangan Sipil Saudi menghentikan sementara seluruh operasi di bandara tersebut saat ambulans berdatangan. Ini menjadi serangan paling mematikan di kawasan Teluk sejak perang Iran dimulai.
Korban tewas mencakup empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Palestina, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, dan Sudan. Seorang saksi mata di terminal domestik melaporkan mendengar ledakan saat menunggu penerbangan. "Saya berada di gate 403. Saya melihat gate 401 terkena, saya melihat korban luka di depan mata saya. Semua orang berlarian," ujarnya kepada AFP. Saksi lain melihat pecahan kaca melukai bahu dan lengan seseorang yang kemudian dilarikan ke rumah sakit.
Presiden AS Donald Trump menyatakan sedang mempertimbangkan apakah Amerika Serikat akan bergabung dengan serangan Saudi terhadap Houthi. "Kami mungkin akan bergabung. Kami akan melihatnya," kata Trump. "Kami baru mengetahui serangan terbaru ini. Jadi kami akan mengambil keputusan. Kami bergerak sangat cepat." Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut serangan itu "tercela" dan menuntut penghentian segera.
Serangan ini memperpanjang daftar eskalasi Houthi terhadap infrastruktur Saudi. Setelah gencatan senjata dengan pemerintah Yemen yang didukung Riyadh runtuh pada Juli, Houthi berulang kali menargetkan bandara, fasilitas minyak, dan kapal tanker. Bandara Riyadh sendiri telah dihantam dua kali sebelumnya dalam sepekan, menewaskan empat orang dan merusak satu pesawat. Proyektil juga dilaporkan jatuh di dekat Bandara Internasional King Fahd di Dammam, yang kini menjadi jalur alternatif penting.
Di sisi lain, klaim kemenangan militer saling bertentangan. Pasukan yang bersekutu dengan pemerintah Yemen yang diakui PBB mengklaim telah merebut kembali Selat Bab al-Mandab dari Houthi. Duta Besar Saudi untuk Yemen, Mohammed al-Jaber, menyatakan "Bab al-Mandab telah dibersihkan dari sisa-sisa milisi teroris Houthi." Namun juru bicara militer pemerintah Yemen, Waddah al-Dabish, hanya mengonfirmasi separuh wilayah telah direbut, dengan garis pertahanan Houthi baru berhasil ditembus di daratan dekat selat.
"Yemen telah kembali ke perang skala penuh. Korban pertama adalah perempuan dan anak-anak," kata Utusan Khusus PBB untuk Yemen, Hans Grundberg, dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York.
Pulau Perim yang tandus seluas 13 kilometer persegi menjadi titik strategis yang mengontrol lalu lintas dari Laut Merah ke Teluk Aden dan Samudra Hindia. Sekitar 500 pejuang Houthi dilaporkan bermarkas di pulau itu. Perebutan wilayah ini menjadi hadiah militer yang sangat dibutuhkan negara-negara Barat untuk menunjukkan kemajuan operasi darat yang diluncurkan awal pekan ini.
Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah berdampak langsung pada rantai pasok energi dan logistik. Sebagai negara pengimpor minyak dan gas, gangguan pelayaran di jalur strategis ini berpotensi menaikkan biaya pengiriman dan harga komoditas. Pemerintah perlu mencermati perkembangan ini, terutama karena banyak kapal dagang Indonesia melintasi rute tersebut menuju Eropa dan Timur Tengah. Stabilitas kawasan menjadi prasyarat bagi kelancaran perdagangan internasional yang menopang ekonomi domestik.
Dengan Trump yang membuka opsi keterlibatan militer AS dan Houthi yang bersikeras mempertahankan cengkeraman di Bab al-Mandab, pertanyaannya kini: akankah konflik ini meluas menjadi perang regional terbuka, atau akankah tekanan diplomatik mampu meredam eskalasi sebelum korban sipil bertambah?
