TNI di Ambang Perang Generasi Baru: Modernisasi Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit Jadi Taruhan

Menjelang usia 81 tahun, TNI dihadapkan pada dua agenda yang tidak bisa dipilih salah satu: bersiap menghadapi perang modern yang semakin digerakkan teknologi, sekaligus menuntaskan persoalan kesejahteraan prajurit. Keduanya saling mengunci, bukan berjalan di jalur terpisah.

Karakter ancaman yang dihadapi tidak lagi berupa serangan militer konvensional. Medan konflik kini meluas ke ruang siber, informasi, elektronik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dan sistem tanpa awak. Konsekuensinya, kekuatan TNI tidak lagi cukup diukur dari jumlah personel atau banyaknya alutsista yang dimiliki, melainkan dari kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam satu sistem pertahanan yang utuh.

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai prioritas utama TNI saat ini adalah membangun jaringan pertahanan yang adaptif terhadap teknologi. Ia menyoroti pentingnya penguasaan komunikasi, satelit, drone, perang elektronika, hingga domain siber dan nubika. Menurut dia, kemampuan mengintegrasikan berbagai teknologi itu dalam satu sistem pertahanan menjadi ukuran baru kekuatan militer.

"Prioritasnya tentu saja perang teknologi. Berarti jaringannya seperti apa, komunikasinya seperti apa. Apalagi sekarang ada AI, ada big data, satelit, drone, siber, perang elektronika, perang nubika," ujar Selamat kepada Kompas.com, Minggu (4/10/2026).

Selain teknologi, Selamat menekankan penguatan intelijen strategis. Badan Intelijen Strategis TNI dinilai harus mampu membaca potensi ancaman sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Kemampuan ini krusial karena ancaman terhadap Indonesia kerap tidak muncul dalam bentuk serangan militer langsung, melainkan melalui perang informasi, disinformasi, sabotase, serangan siber, dan bentuk ancaman hibrida lainnya.

Interoperabilitas antarmatra juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda. Selamat mengingatkan bahwa TNI adalah satu kesatuan dengan pembagian tugas di darat, laut, dan udara, bukan tiga kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menilai kebutuhan operasi gabungan harus tercermin dalam pendidikan dan latihan perwira, termasuk di Sesko TNI, agar pimpinan memahami cara mengelola operasi terpadu.

Pandangan tersebut sejalan dengan Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, yang memperkirakan tantangan TNI akan semakin beragam dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Artinya, kesiapan TNI tidak bisa dibangun secara instan dan membutuhkan perencanaan jangka panjang yang konsisten.

Namun, seluruh agenda modernisasi itu akan rapuh jika tidak dibarengi dengan kesejahteraan prajurit. Alutsista secanggih apa pun membutuhkan personel yang mampu mengoperasikannya, dan personel tersebut membutuhkan dukungan perumahan, kesehatan, pendidikan keluarga, hingga jaminan hari tua. Selamat juga mengingatkan bahwa alutsista tidak akan optimal jika kemampuan personel yang mengoperasikannya tidak terus diasah melalui latihan berkelanjutan.

Dengan kata lain, investasi pada teknologi pertahanan harus berjalan seiring dengan investasi pada manusia. Keduanya bukan dua pos anggaran yang bersaing, melainkan satu paket kebijakan yang saling menentukan. Jika salah satu tertinggal, kesiapan operasional TNI berisiko tidak tercapai.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah TNI mampu membeli alutsista modern, melainkan apakah ekosistem pertahanan—dari intelijen, pendidikan, latihan, hingga kesejahteraan—siap menopang teknologi tersebut. Tanpa itu, modernisasi hanya akan menjadi daftar belanja tanpa daya guna.