Menlu Baru Tata Hadapi Tiga Papan Catur Geopolitik: Ujian Berat di Tengah Perkubuan Global

Menteri Luar Negeri RI yang baru dilantik, Arrmanatha Nasir—akrab disapa Tata—menerima mandat yang tidak ringan: menjaga keseimbangan Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin tajam. Penggantian posisi Menlu dalam reshuffle kabinet ketujuh pada Kamis (1/10/2026) menandai babak baru diplomasi Indonesia, tepat ketika lanskap global memasuki fase perkubuan yang rumit.

Tata bukan figur baru di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Sepanjang kariernya, ia pernah dipercaya sebagai juru bicara pemerintah, duta besar, hingga Wakil Tetap RI untuk PBB. Rekam jejak itu dianggap modal penting untuk menavigasi tekanan dari berbagai arah. Namun, pengalaman panjang tidak otomatis menjamin manuver mulus, terutama ketika Indonesia kini duduk di kursi Board of Peace (BoP) dan BRICS—dua forum yang menarik Indonesia ke pusaran kepentingan yang berbeda.

Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bahwa pekerjaan rumah terbesar Tata adalah memainkan peran di tiga papan catur sekaligus: geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Masing-masing arena menuntut pendekatan yang tidak sama. "Memang harus bermain sangat cantik di tiga papan catur sekaligus. Ada yang bisa dimainkan buat masing-masing, ada yang bisa ditambah, bisa dikurangi, sehingga mereka tidak merasa bahwa Indonesia meninggalkan rasa sayangnya pada masing-masing kubu," ujar Reza saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Reza mencontohkan bagaimana Indonesia bisa mengatur tingkat partisipasinya secara proporsional. Dalam konteks BoP, ia menyarankan agar kehadiran Indonesia di pertemuan tingkat tinggi tidak selalu melibatkan Presiden—cukup diwakili Menteri Luar Negeri. Pendekatan serupa bisa diterapkan pada komitmen lain, termasuk pengerahan personel. Pemerintah dapat menjelaskan bahwa kebutuhan domestik, seperti program pertanian, perkebunan, dan pemulihan lingkungan pascabencana, juga menuntut keterlibatan TNI. Jika situasi berubah, Indonesia bahkan bisa mengevaluasi ulang tingkat partisipasinya, misalnya dengan memilih posisi pengamat atau membatasi komitmen militer.

Bagi Jakarta, bergabung dengan BoP dan BRICS memang memperluas jangkauan diplomasi, tetapi sekaligus menambah beban. Setiap langkah akan dibaca sebagai sinyal oleh Washington, Beijing, Moskow, dan Brussels. Terlalu dekat dengan satu kubu bisa mengikis kredibilitas sebagai negara non-blok; terlalu berhati-hati justru berisiko dianggap tidak relevan. Di sinilah seni "bermain cantik" yang dimaksud Reza diuji: kemampuan mengelola ekspektasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

"Indonesia tidak boleh menjadi ekor atau bagian dari kekuatan tertentu. Politik luar negeri bebas aktif semakin penting setelah Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Keamanan (Board of Peace/BoP) dan BRICS." — Teuku Rezasyah, Pakar HI Unpad

Yang membuat posisi Tata kian menantang adalah ekspektasi publik domestik. Isu-isu seperti hilirisasi, transisi energi, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri kerap menuntut respons cepat dari Kemenlu. Di saat yang sama, forum multilateral menuntut konsistensi sikap. Menyeimbangkan dua tekanan ini bukan pekerjaan administratif biasa, melainkan negosiasi politik yang berkelanjutan.

Ke depan, publik akan menilai apakah Menlu Tata mampu menerjemahkan prinsip bebas aktif menjadi langkah konkret—bukan sekadar retorika. Apakah Indonesia akan lebih vokal di BoP, atau justru memilih profil rendah sambil memperkuat posisi di BRICS? Dan yang tak kalah penting, bagaimana Jakarta menjaga hubungan dengan negara-negara ASEAN yang mungkin memiliki preferensi berbeda? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan wajah diplomasi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.