Gedung Putih Bela Ajudan Pers Baru yang Berpose dengan Senapan dan Kaos Anti-Biden

Gedung Putih pada Jumat (3/10/2026) membela penunjukan Beni Rae Harmony, 24 tahun, sebagai Asisten Sekretaris Pers, meski beredar foto lama dirinya berpose dengan senapan sambil mengenakan kaos bertuliskan "Fuck Joe Biden". Foto tersebut diambil pada November 2021 di depan dekorasi Natal dan pertama kali diunggah oleh Jarome Bell, kandidat Partai Republik sayap kanan yang gagal dalam pemilu kongres 2022.

Dalam keterangan resmi, Wakil Sekretaris Pers Anna Kelly menyebut Harmony sebagai "suara terpercaya bagi gerakan MAGA selama menjadi koresponden Gedung Putih" dan menilainya akan menjadi tambahan luar biasa bagi tim komunikasi Presiden Donald Trump. Pernyataan itu menjadi sinyal jelas bahwa Gedung Putih tidak mempermasalahkan latar belakang partisan seorang pejabat publik, sepanjang sejalan dengan agenda presiden.

Harmony bukan nama baru di lingkaran kanan Amerika. Sebelumnya ia bekerja sebagai produser untuk Jack Posobiec dari Turning Point USA, serta menjadi ajudan pers yang menangani manajemen krisis bagi dua politikus garis keras: Anggota Kongres Paul Gosar dari Arizona dan mantan Anggota Kongres Matt Gaetz dari Florida. Pada 2021, saat Gosar disensor DPR karena mengunggah video animasi yang menggambarkan pembunuhan terhadap Alexandria Ocasio-Cortez, Harmony merekam pembelaan keras untuk bosnya melalui kanal YouTube.

Foto tersebut pertama kali dipublikasikan ulang oleh PatriotTakes, akun anti-MAGA, pada Desember 2021. Harmony tampak mengonfirmasi keasliannya dengan mengunggah foto lain di lokasi yang sama, mengenakan kaos serupa, dan tersenyum ke kamera. Ketika seorang pengguna media sosial bertanya secara sarkastis apakah pria tua di foto itu "putri atau kencan", Harmony menjawab singkat: "Paman."

"Beni Rae Harmony telah menjadi suara terpercaya bagi gerakan MAGA sebagai koresponden Gedung Putih. Ia akan menjadi tambahan luar biasa bagi tim komunikasi Presiden Trump sebagai Asisten Sekretaris Pers — kami menantikan kehadirannya." — Anna Kelly, Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih

Penunjukan ini melengkapi pola yang sudah terbentuk di ruang pers Gedung Putih. Trump secara terbuka berupaya memblokir CNN, Politico, dan MS Now dari akses ke Gedung Putih karena dianggap terlalu negatif. Timnya kini mengatur siapa saja yang boleh mengajukan pertanyaan, dengan jatah rutin diberikan kepada koresponden yang terang-terangan mendukung presiden. Praktik ini berbeda jauh dari tradisi pemerintahan sebelumnya yang menjaga jarak antara media partisan dan media independen.

Harmony menggantikan Brian Glenn sebagai koresponden Real America's Voice, yang tersingkir setelah pasangannya, Marjorie Taylor Greene, berselisih dengan Trump dan menuduh presiden mengkhianati gerakan MAGA. Glenn sebelumnya dikenal karena pertanyaan-pertanyaan yang memperkuat posisi Trump, termasuk saat menanyakan mengapa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy tidak mengenakan jas di Ruang Oval — pertanyaan yang memanaskan pertemuan yang sudah tegang.

Pada konferensi pers di Air Force One bulan lalu, Trump mendekati wartawan dengan setumpuk dokumen di tangan kiri. Harmony mengajukan serangkaian pertanyaan ramah yang tampak dirancang untuk membantu presiden mencetak poin politik. Foto Associated Press yang beredar menunjukkan nama Harmony tercetak di halaman pertama dokumen yang dipegang Trump, memicu spekulasi bahwa presiden sedang memegang resume-nya saat menerima pertanyaan.

Sebelum masuk ke Gedung Putih, Harmony sempat menjadi pembawa acara di stasiun televisi lokal Springfield, Illinois. Ia meninggalkan pekerjaan itu setelah menyampaikan penghormatan di udara untuk mendiang Charlie Kirk, yang ia sebut sebagai bos dan mentornya. Direktur berita stasiun tersebut membantah klaim Harmony bahwa ia diskors karena penghormatan itu, dan menegaskan bahwa Harmony tidak pernah menjadi bagian dari tim berita — ia hanya memandu program yang dikelola departemen penjualan, menampilkan klien yang membayar untuk diwawancarai.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana komunikasi politik di era polarisasi dapat menggeser batas antara jurnalisme dan advokasi. Ketika pejabat publik direkrut dari kalangan partisan yang sebelumnya berperan sebagai wartawan, pertanyaan tentang netralitas dan akuntabilitas menjadi semakin rumit. Publik berhak mengetahui apakah informasi yang disampaikan pemerintah masih melewati proses verifikasi yang ketat, atau telah menjadi alat kampanye yang dikemas sebagai pemberitaan.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi Asisten Sekretaris Pers, melainkan sejauh mana standar etika komunikasi publik akan terus bergeser. Jika tren ini berlanjut, apakah ruang pers Gedung Putih masih bisa disebut sebagai arena pertanyaan kritis, atau telah berubah menjadi panggung bagi mereka yang mengutamakan loyalitas di atas fakta?