Gelombang Protes 'Kecoak' Guncang India: Jutaan Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih
Baca dalam 60 detik
- Ribuan demonstran memadati Mumbai menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India Gyanesh Kumar.
- Program Special Intensive Revision (SIR) yang ia pimpin menghapus puluhan juta nama dari daftar pemilih, memicu tuduhan manipulasi sistem demokrasi.
- Aksi massa di Delhi berujung pada penangkapan sedikitnya 700 orang, sementara partai oposisi menyiapkan gerakan nasional.

Ribuan orang turun ke jalan di Mumbai pada Jumat (2/10/2026) dalam gelombang protes terbaru gerakan pemuda Cockroach Janta Party (CJP), menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar. Aksi ini dipicu oleh dugaan bahwa jutaan warga negara telah dicoret dari daftar pemilih secara tidak sah melalui program Special Intensive Revision (SIR).
Kumar menjadi sorotan setelah laporan surat kabar Indian Express mengungkap adanya kejanggalan dan kekhawatiran internal dalam proses revisi daftar pemilih yang disebut-sebut bertujuan "memurnikan" data pemilih. Program yang ia awasi langsung itu mengakibatkan puluhan juta nama hilang dari daftar, dan banyak di antaranya kini berjuang untuk memulihkan status mereka sebagai pemilih.
Partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil menilai SIR adalah bagian dari upaya sistematis untuk memanipulasi sistem elektoral demi keuntungan partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP). Tuduhan ini memperkuat kecurigaan bahwa demokrasi terbesar di dunia sedang menghadapi ujian serius menjelang siklus pemilu berikutnya.
Gerakan CJP bermula sebagai satire daring, namun berkembang menjadi kekuatan pemuda yang tak terduga dan berhasil menantang pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Setelah protes besar-besaran di jantung Delhi selama berminggu-minggu, Menteri Pendidikan akhirnya dipaksa mengundurkan diri pada Juli lalu. Sejak itu, kelompok ini mendeklarasikan diri sebagai "kelompok penekan" yang akan mengawasi pemerintah dalam isu pendidikan dan demokrasi.
Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, pekan lalu menegaskan bahwa jika Kumar tidak mundur, "para Kecoak" akan melanjutkan agitasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Ia menyatakan protes di Mumbai menjadi titik awal gerakan nasional, dengan aksi serupa direncanakan di Delhi, Goa, Kolkata, dan Bengaluru. Otoritas setempat menolak izin penggunaan Shivaji Park, namun Dipke bersikeras tetap maju. "Kami melawan mereka yang berkuasa," ujarnya dalam konferensi pers, seraya merujuk pada perjuangan Mahatma Gandhi yang juga tidak pernah mendapat izin dari penjajah Britania.
"Hak memilih adalah hak paling dasar setiap warga negara, tetapi karena tindakan Kumar dan komisi pemilihan, hak itu sedang diserang. Jutaan orang kehilangan suara mereka dan bahkan tidak lagi diakui sebagai warga India. Langkah pertama adalah mendesak Gyanesh Kumar mundur, lalu SIR harus dibatalkan."
— Deesha, 22 tahun, aktivis mahasiswa
Senada dengan itu, Janvi Upadhyay (18) menyatakan gerakan ini telah membangunkan kesadaran politik anak muda India. "Jika mereka pikir bisa seenaknya mengambil hak pilih dan mencurangi pemilu, kami akan tunjukkan bahwa mereka salah. Kami sudah memaksa menteri pendidikan mundur. Gyanesh Kumar harus sangat khawatir sekarang karena dia pasti berikutnya," tegasnya.
Komisi Pemilihan Umum India membantah segala pelanggaran dalam SIR. Namun, dalam langkah yang tampak meredakan ketegangan, pejabat diinstruksikan mempercepat pendaftaran pemilih baru dan mereka yang mengklaim namanya dicoret secara keliru. Meski demikian, gelombang kemarahan tak terbendung. Di Delhi, kepolisian mengerahkan ribuan personel ke lokasi protes Jantar Mantar—pusat agitasi Cockroach sebelumnya—menutup belasan stasiun metro, dan memberlakukan pemadaman internet. Ratusan demonstran langsung digiring ke bus polisi, dan sedikitnya 700 orang ditahan, memicu kemarahan luas.
Partai oposisi mengumumkan akan meluncurkan gerakan protes nasional menuntut pengunduran diri Kumar. Seluruh anggota parlemen oposisi berencana berbaris ke kantor komisi pemilihan di Delhi pekan depan. Sementara itu, tekanan publik terhadap integritas proses elektoral India terus meningkat, dan pertanyaannya kini: akankah pemerintah Modi mampu menahan gelombang ketidakpercayaan yang kian membesar, atau akankah gerakan pemuda ini menjadi katalis perubahan lanskap politik India?



