Tersangka Pembunuh Ann Widdecombe Kini Dituduh Rencanakan Teror terhadap Nigel Farage
Baca dalam 60 detik
- Joshua Kerry, 28, menghadapi tuduhan tambahan menyiapkan aksi teror yang menyasar tokoh Reform UK Nigel Farage.
- Jaksa penuntut menyatakan penyelidikan berlangsung intensif dan melibatkan berbagai disiplin ilmu.
- Kasus ini memicu kekhawatiran baru tentang keamanan politisi Inggris menjelang sidang perdana pekan depan.

Joshua Kerry, pria asal Rotherham yang telah didakwa atas pembunuhan politikus senior Inggris Ann Widdecombe, kembali menghadapi tuduhan serius. Pada Jumat, kepolisian antiteror Inggris menambahkan satu pasal baru: persiapan tindakan teror yang diduga menyasar pemimpin Reform UK, Nigel Farage.
Dakwaan tersebut menjadikan kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa, melainkan dugaan aksi teror terencana. Menurut Kepolisian Antiteror, rangkaian perbuatan yang dituduhkan terjadi antara Mei 2024 hingga Juli 2026—rentang waktu yang menunjukkan perencanaan panjang dan sistematis. Kerry, 28 tahun, dijadwalkan menghadap pengadilan untuk tuduhan teror tersebut pada Rabu mendatang.
Widdecombe, 78 tahun, ditemukan tewas di kediamannya di Haytor, Devon, pada Kamis, 9 Juli, dengan luka serius. Ia adalah mantan menteri pada era Perdana Menteri John Major dan pernah menjadi anggota parlemen dari Partai Konservatif selama 23 tahun. Setelah mundur dari parlemen, ia tampil di acara Strictly Come Dancing dan kemudian menjadi juru bicara Reform UK.
Wakil Asisten Komisioner Kepolisian Antiteror, Vicki Evans, menyebut dakwaan baru ini sebagai hasil investigasi yang sangat intensif dan kompleks. Menurutnya, tim penyidik, analis, dan ahli forensik bekerja keras menelusuri berbagai jalur penyelidikan hingga mengarah pada tuduhan berat tersebut.
"Ini adalah investigasi yang sangat intensif dan kompleks, melibatkan tim khusus yang bekerja pada banyak lini penyelidikan," ujar Evans seperti dikutip dari pernyataannya.
Frank Ferguson dari Divisi Kejahatan Khusus dan Antiteror Kejaksaan Inggris menambahkan bahwa jaksa bekerja erat dengan polisi untuk mengajukan dakwaan dan akan terus mendampingi penyelidikan yang masih berjalan.
Kasus ini menyoroti kembali kerentanan figur publik di Inggris terhadap ancaman kekerasan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah politisi—terutama dari Partai Reform UK—menjadi sasaran intimidasi dan serangan. Tuduhan bahwa seorang individu merencanakan aksi teror terhadap Farage menandakan eskalasi baru dalam lanskap keamanan domestik Inggris.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin penting tentang bagaimana negara demokrasi menghadapi radikalisasi dan kekerasan politik. Meski konteksnya berbeda, Indonesia juga pernah mengalami serangan terhadap tokoh publik, seperti penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada 2019. Penguatan koordinasi antara aparat keamanan, intelijen, dan penegak hukum menjadi kunci untuk mencegah aksi serupa.
Pertanyaan besarnya: apakah sistem keamanan Inggris mampu mengantisipasi ancaman terhadap tokoh politik sebelum terjadi, ataukah kasus ini akan menjadi preseden yang memaksa revisi protokol perlindungan pejabat publik? Sementara itu, proses hukum terhadap Kerry akan menjadi ujian bagi transparansi dan ketajaman penegakan hukum antiteror di Inggris.



