Parlemen Spanyol Tolak RUU Perumahan, Gelombang Protes Diprediksi Meluas

MADRID — Parlemen Spanyol pada Jumat menolak paket kebijakan darurat untuk mengatasi krisis perumahan yang kian memburuk. Partai Rakyat (PP) yang beraliran konservatif, partai sayap kanan Vox, dan partai pro-kemerdekaan Katalonia Junts bersatu menumbangkan dua dekrit yang diajukan koalisi Sosialis pimpinan Perdana Menteri Pedro Sánchez. Keputusan ini menandai benturan langsung antara parlemen yang terpecah dan gerakan protes akar rumput yang terus membesar.

Dua dekrit tersebut mencakup larangan penggusuran hingga 2030 serta regulasi ketat untuk penyewaan jangka pendek dan sewa per kamar. Pemerintah berargumen langkah itu diperlukan untuk menahan laju spekulasi properti yang telah mendorong harga sewa naik 80% dalam satu dekade terakhir dan harga rumah melonjak 63%. Namun, oposisi menilai regulasi bukan solusi. "Harga rumah tidak menjadi lebih terjangkau lewat dekrit; itu terjadi dengan membangun lebih banyak rumah," ujar anggota parlemen PP, Juan Bravo, seperti dikutip media Spanyol.

Di luar gedung parlemen, ratusan demonstran menyuarakan kekecewaan. Mereka membawa poster bergambar burung pemakan bangkai dan meneriakkan "uang kalian, penderitaan kami". Kemarahan publik mencuat setelah Maricarmen Abascal, perempuan 87 tahun pengguna kursi roda, digusur dari rumah yang ia tinggali selama 70 tahun karena tidak mampu membayar kenaikan sewa 230% yang diminta dana investasi pemilik baru. Peristiwa itu menjadi pemicu gelombang protes di berbagai kota, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan dan mendirikan tenda-tenda di pusat kota.

Tekanan politik pun meningkat. Sebuah jajak pendapat menunjukkan dua pertiga warga Spanyol mendukung intervensi pemerintah untuk menekan harga properti. Sumber di Partai Sosialis bahkan disebut sedang mempertimbangkan untuk memajukan pemilihan umum tahun depan menjadi November tahun ini. Perdana Menteri Sánchez, dalam pernyataan di media sosial, menantang oposisi: "Anda bersama mayoritas sosial atau bersama spekulan." Ia juga menegaskan bahwa hasil voting akan mengungkap "warna asli" partai-partai kanan.

"Apa yang ada di balik dekrit ini adalah keinginan untuk menciptakan ketertiban dan rasa kemanusiaan dalam pasar yang, jika tidak kita kendalikan, akan menghancurkan masyarakat kita. Lakukan hal yang benar, atau sejarah akan menghakimi Anda, dan lebih cepat dari yang Anda kira." — Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol

Kegagalan dekrit ini tidak hanya memperuncing polarisasi politik, tetapi juga memperlihatkan kerentanan koalisi berkuasa. Sejak awal tahun, isu perumahan telah menjadi salah satu kekhawatiran utama warga, melampaui isu imigrasi atau otonomi daerah. Pemerintah berupaya meredam amarah publik dengan menawarkan solusi konkret, namun blok oposisi menilai intervensi pasar justru menghambat pasokan rumah baru. Perdebatan ini mencerminkan pergeseran lanskap politik Eropa, di mana isu biaya hidup dan akses hunian semakin menentukan elektabilitas.

Di sisi lain, gerakan protes tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Konfederasi Serikat Penyewa menyerukan aksi turun ke jalan akhir pekan ini dan mengancam akan menggelar mogok nasional. "Parlemen yang tidak peka terhadap rakyat akan dihadapi dengan organisasi dan mobilisasi yang lebih besar," tegas mereka dalam pernyataan resmi. Sejak didirikan pekan lalu, kamp tenda di Puerta del Sol telah berkembang dari 10 tenda menjadi lebih dari 1.200 tenda, lengkap dengan fasilitas kesehatan dan ruang kerja bersama. Marta García, salah satu penghuni tenda, mengaku kecewa. "Kami berharap setidaknya satu dekrit disetujui," ujarnya.

Bagi Indonesia, dinamika di Spanyol ini menjadi cermin bagaimana krisis perumahan dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Di dalam negeri, harga properti di kawasan perkotaan juga terus merangkak naik, sementara program rumah subsidi belum sepenuhnya menjangkau kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya regulasi yang berpihak pada penyewa, serta perlunya dialog lintas kepentingan agar kebijakan tidak sekadar menjadi komoditas politik.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah tekanan jalanan akan memaksa parlemen Spanyol mengubah sikap, atau justru mempercepat pemilu dini yang bisa mengubah peta kekuatan politik. Yang jelas, krisis perumahan telah menjadi ujian bagi demokrasi Spanyol, dan gelombang protes belum akan surut dalam waktu dekat.