Listyo Sigit dan Dedi Prasetyo Tinggalkan Mabes Polri, Estafet Kepemimpinan Polri Resmi Berpindah

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal Dedi Prasetyo secara resmi mengakhiri pengabdian mereka sebagai pimpinan tertinggi di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jumat malam (2/10/2026), keduanya menjalani prosesi pelepasan yang menandai berakhirnya estafet kepemimpinan di institusi Korps Bhayangkara.

Acara tersebut berlangsung setelah upacara serah terima panji-panji Tribrata di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Panji yang menjadi simbol komando itu diserahkan Listyo kepada penerusnya, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Turut mendampingi, Komjen Wahyu Hadiningrat yang kini menjabat Wakapolri. Upacara diikuti 2.242 personel dari berbagai direktorat di lingkungan Polri, menegaskan bobot seremoni pergantian pucuk pimpinan.

Sejumlah tokoh nasional tampak hadir memberi penghormatan. Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kasau Marsekal Mohamad Tonny Harjono, Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kasal Laksamana Muhammad Ali terlihat di lokasi. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan sinergi lintas institusi yang selama ini menjadi tulang punggung stabilitas keamanan nasional.

Dalam prosesi pelepasan, Listyo dan Dedi menaiki mobil golf menuju gerbang utama Mabes Polri. Keduanya dikawal Kapolri baru dan Wakapolri baru. Saat melintas di hadapan awak media, Listyo hanya melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, terima kasih," ujarnya singkat dari dalam kendaraan. Ucapan itu menjadi penutup yang sederhana bagi lima tahun kepemimpinannya.

Pergantian ini bukan sekadar rotasi rutin. Sejumlah pengamat kepolisian menilai transisi di tubuh Polri akan menjadi ujian awal bagi Suyudi Ario Seto, terutama dalam menjaga netralitas institusi menjelang agenda politik nasional dan mempercepat reformasi internal. Dedi Prasetyo yang kini memimpin BRAN juga diharapkan membawa pengalaman kepolisiannya ke ranah reforma agraria, sektor yang kerap bersinggungan dengan konflik sosial dan penegakan hukum.

"Kepercayaan publik adalah modal utama. Kepemimpinan baru harus mampu merawatnya dengan integritas dan keteladanan," ujar seorang analis kebijakan keamanan yang enggan disebutkan namanya.

Bagi publik, momen pelepasan ini menjadi pengingat bahwa institusi Polri terus bergerak dalam siklus regenerasi. Tantangan ke depan tidak ringan: mulai dari penanganan kejahatan siber, penguatan pengawasan internal, hingga memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh transisi. Figur baru di kursi pimpinan dituntut segera menyesuaikan diri tanpa kehilangan momentum.

Dengan komposisi pimpinan yang baru, akankah Polri semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat, atau justru terjebak dalam rutinitas birokratis? Publik menanti arah kebijakan Suyudi-Wahyu dalam 100 hari pertama, sembari mengawal setiap janji reformasi yang pernah digaungkan.