Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres: Pratikno Ketua, Hatta Rajasa Wakil, Rocky Gerung hingga Anwar Usman Masuk

Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan 26 personel Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam seremoni kenegaraan di Istana, Jumat (2/10/2026). Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 107/P 2026 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno didapuk sebagai ketua, sementara eks Menko Perekonomian Hatta Rajasa dipercaya menduduki kursi wakil ketua.

Komposisi Wantimpres kali ini terbilang gemuk dan mencerminkan strategi Prabowo merangkul spektrum kekuatan yang luas. Dari kalangan ulama, hadir Shinta Nuriyah Wahid, K.H. Anwar Iskandar, K.H. Said Aqil Siradj, dan K.H. Yahya Cholil Staquf. Dunia usaha diwakili Chairul Tanjung, Dato' Sri Tahir, Jusuf Hamka, serta Philip Kuncoro Wijaya dan Budi Tanuwibowo. Ada pula politikus senior Bambang Soesatyo, Soekarwo, dan Yusuf Wanandi, plus akademisi Margarito, Mohamad Hatta, dan Muhammad Qodari.

Yang mencuri perhatian publik adalah kehadiran Rocky Gerung, pengamat yang dikenal vokal mengkritik pemerintah, dan Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang terlibat kontroversi putusan batas usia capres. Keduanya duduk berdampingan dengan tokoh-tokoh yang selama ini berada di lingkar dalam kekuasaan. Bagi sebagian analis, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya Prabowo memperluas basis legitimasi, sekaligus meredam potensi kritik dari luar istana dengan cara menyerapnya ke dalam struktur formal.

Kehadiran 26 orang dalam satu lembaga penasihat menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan beban anggaran. Wantimpres bukan lembaga baru, tetapi jumlah anggotanya kali ini jauh lebih besar dibanding periode-periode sebelumnya. Pada era Presiden Joko Widodo, Wantimpres biasanya diisi sembilan orang. Lonjakan ini memunculkan spekulasi bahwa posisi tersebut juga berfungsi sebagai instrumen koalisi, bukan semata wadah pemberi nasihat strategis.

"Komposisi yang sangat beragam ini menunjukkan Prabowo ingin memastikan tidak ada kekuatan politik yang merasa tersisih. Tapi konsekuensinya, koordinasi di dalam Wantimpres bisa jadi lebih rumit," ujar seorang pengamat politik yang enggan disebut namanya.

Dari sisi subtansi, Wantimpres diharapkan memberi masukan pada isu-isu strategis seperti pangan, energi, pertahanan, dan hubungan internasional. Namun dengan latar belakang anggota yang sangat heterogen, tantangan terbesar adalah menyatukan visi. Sejumlah nama yang selama ini bersuara kritis di ruang publik kini berada di dalam sistem, sehingga ruang oposisi di luar pemerintahan berpotensi menyempit. Hal ini bisa berdampak pada kualitas demokrasi, terutama jika fungsi pengawasan eksternal melemah.

Absennya Jacky Manuputty dan Ignasius Jonan dalam pelantikan juga menyisakan tanya. Keduanya tercantum dalam Keppres, tetapi tidak hadir tanpa penjelasan resmi. Jonan dikenal sebagai mantan Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM yang memiliki rekam jejak di sektor infrastruktur dan energi. Ketidakhadiran mereka bisa jadi sekadar urusan jadwal, namun dalam konteks politik, hal ini kerap dibaca sebagai sinyal adanya dinamika internal yang belum tuntas.

Ke depan, publik akan menantikan bagaimana Wantimpres bekerja di bawah Pratikno. Apakah lembaga ini akan menjadi mesin percepatan kebijakan, atau justru menambah lapisan birokrasi yang memperlambat pengambilan keputusan? Jawabannya akan terlihat dari seberapa sering Presiden menggelar rapat konsultasi dan sejauh mana rekomendasi mereka diadopsi menjadi kebijakan konkret. Yang jelas, formasi kali ini adalah cermin politik Prabowo: merangkul semua, tetapi dengan risiko kehilangan ketajaman.