Empat Kepala Bakom Berganti dalam Dua Tahun, Pengamat: Komunikasi Presiden Butuh Juru Bicara yang Independen

JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI kembali mengalami pergantian pimpinan. Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda sebagai Kepala Bakom, menggantikan Muhammad Qodari yang hanya menjabat sekitar lima bulan. Ini menjadi rotasi keempat di posisi yang sama sejak Oktober 2024, sebuah frekuensi yang dinilai pengamat politik sebagai sinyal ketidakstabilan lembaga.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pergantian berulang tersebut mencerminkan persoalan mendasar pada fungsi dan kinerja Bakom. Menurutnya, lembaga yang seharusnya menjadi perpanjangan lisan Presiden kepada publik justru belum mampu menjalankan peran itu secara efektif. "Seringnya pergantian di satu posisi menandai tidak stabilnya kinerja dan fungsi lembaga tersebut," ujarnya saat dihubungi, Jumat (2/10/2026).

Dedi menekankan bahwa Presiden sejatinya memerlukan juru bicara yang mampu menyampaikan pesan kebijakan secara konsisten. Karena itu, ia mendorong Bakom untuk bersinergi dengan seluruh perangkat pemerintah dan menghindari tarikan kepentingan politik praktis. "Jika Bakom benar-benar difungsikan sebagai perpanjangan lisan Presiden pada publik, maka Bakom harus sinergi dengan seluruh perangkat pemerintah, dan menghindari kepentingan politik Presiden," kata Dedi.

Rotasi di tubuh Bakom sebenarnya bukan hal baru. Pada awal pemerintahan, Prabowo menunjuk konsultan politik Hasan Nasbi sebagai kepala. Namun, Hasan dicopot pada 17 September 2025. Posisinya diisi Angga Raka Prabowo yang saat itu menjabat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, dengan status merangkap hingga 27 April 2026. Setelah itu, tongkat estafet berpindah ke Muhammad Qodari, yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kekosongan di KSP kemudian diisi mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

Pola rotasi ini memunculkan pertanyaan tentang arah komunikasi publik pemerintah. Dalam sistem presidensial, fungsi komunikasi strategis biasanya dipegang oleh juru bicara Presiden atau kementerian komunikasi. Kehadiran Bakom sebagai badan khusus seharusnya memperkuat koordinasi pesan antarlembaga. Namun, pergantian pimpinan yang terlalu sering berpotensi mengganggu kesinambungan program, merusak moral pegawai, dan membuat publik sulit mengenali wajah komunikasi pemerintah.

Dedi menambahkan, independensi Bakom dari kepentingan politik elektoral menjadi syarat utama agar lembaga ini dipercaya. Jika Bakom digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, kredibilitasnya sebagai penyampai kebijakan publik akan tergerus. "Bakom sejauh ini menjadi lembaga formal yang justru tidak efektif mengawal komunikasi Presiden," tegasnya.

Bagi publik, ketidakstabilan di Bakom berdampak pada akses informasi yang konsisten mengenai program prioritas pemerintah. Ketika pesan kebijakan berpindah-pindah tafsir, masyarakat cenderung menerima informasi yang terfragmentasi. Investor dan pelaku pasar juga memantau stabilitas kelembagaan sebagai bagian dari sinyal kepastian iklim usaha. Oleh karena itu, penataan komunikasi pemerintah bukan sekadar urusan internal istana, melainkan bagian dari tata kelola negara yang berdampak luas.

Ke depan, tantangan terbesar bagi Syahganda adalah membangun kepercayaan publik di tengah rekam jejak rotasi yang panjang. Apakah ia mampu menyatukan pesan lintas kementerian dan menjaga jarak dari kepentingan politik praktis? Publik akan menilai dari konsistensi komunikasi yang dihasilkan, bukan dari seberapa cepat ia dilantik.