Panji Tribrata Berpindah Tangan: Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Polri

Kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi berganti. Dalam upacara tradisi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/10), Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan panji Tribrata kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Simbol tertinggi korps itu berpindah tangan, menandai berakhirnya era Sigit yang berjalan sejak 27 Januari 2021 dan dimulainya kendali Suyudi atas institusi dengan lebih dari 400 ribu personel tersebut.

Upacara dipimpin Brigjen Amostian, perwira Korbrimob yang menjabat Teknisi Jibom Utama TK II. Rangkaian dimulai dengan menyanyikan mars Polri, lalu penghormatan pasukan kepada kedua jenderal. Momen penyerahan panji menjadi puncak acara: sebuah gestur yang secara organisatoris menegaskan peralihan tongkat komando, sekaligus penghormatan atas jejak pengabdian pejabat sebelumnya.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menilai prosesi itu bukan sekadar formalitas. Menurutnya, tradisi penyerahan panji mengandung nilai penghormatan terhadap perjalanan karier dan dedikasi pejabat yang lengser. "Ini bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan di lingkungan Polri," ujarnya, seraya menegaskan bahwa tradisi organisasi semacam ini menjaga kesinambungan institusi.

Pergantian ini menandai babak baru bagi Polri di bawah pemerintahan Prabowo. Suyudi mewarisi sejumlah pekerjaan rumah yang tidak ringan: mulai dari penguatan pengawasan internal, penanganan konflik agraria yang kini ditangani mantan Wakapolri, hingga menjaga netralitas aparat menjelang berbagai agenda politik daerah. Posisi Wakapolri yang diisi Wahyu Hadiningrat, sebelumnya Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, mengisyaratkan penekanan pada tata kelola anggaran dan perencanaan strategis di tubuh Polri.

Yang menarik, Dedi Prasetyo tidak keluar dari orbit kekuasaan. Ia dipercaya memimpin Badan Reforma Agraria Nasional, lembaga yang menangani sengketa tanah—salah satu pemicu konflik sosial paling sering di Indonesia. Penempatan itu bisa dibaca sebagai upaya pemerintah menyatukan pendekatan keamanan dan penyelesaian agraria, meski efektivitasnya masih harus dibuktikan. Di sisi lain, kehadiran Wahyu di kursi Wakapolri memberi sinyal bahwa konsolidasi fiskal dan perencanaan jangka panjang menjadi prioritas baru.

Bagi publik, pertanyaan utamanya bukan pada seremoni panji, melainkan pada arah kebijakan Suyudi. Apakah ia akan melanjutkan gaya kepemimpinan Sigit yang kerap dikritik karena represif terhadap kritik, atau membuka ruang dialog yang lebih luas? Dalam sebulan pertama, publik akan mengamati bagaimana ia merespons kasus-kasus menonjol, termasuk penanganan benturan aparat dengan warga. Reputasi Polri sebagai institusi yang reformis dan akuntabel akan diuji lewat keputusan-keputusan konkret, bukan sekadar upacara.

Dengan komposisi baru di pucuk pimpinan, Polri memiliki peluang menata ulang hubungan dengan masyarakat sipil. Namun peluang itu hanya berarti jika diikuti perubahan budaya organisasi. Akankah Suyudi menjadikan transparansi sebagai standar, atau justru meneruskan pola lama? Dalam beberapa bulan ke depan, jawaban atas pertanyaan itu akan terlihat dari setiap instruksi yang turun ke lapangan.