Reshuffle Kabinet: Listyo Sigit ke Bina Graha, Dudung Kembali ke Politik Keamanan

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan memindahkan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kapolri ke Kepala Staf Kepresidenan. Posisi Kapolri diserahkan kepada Suyudi Ario Seto, yang sebelumnya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Langkah ini menandai salah satu perubahan paling simbolik dalam struktur kekuasaan, karena Listyo meninggalkan institusi yang memiliki kewenangan komando besar dan masuk ke kantor yang mengandalkan koordinasi.

Listyo telah memimpin Polri sejak Januari 2021, lebih dari lima tahun. Selama periode itu, ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan citra lembaga. Survei Litbang Kompas pada April 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan 82,4 persen optimistis terhadap kinerja Polri, dengan citra kelembagaan berada di angka 71,5 persen. Indeks profesionalitas pelayanan juga naik dari 7,76 menjadi 8,37. Meski demikian, perpindahan ini menegaskan bahwa kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak selalu berarti mempertahankan perangkat kekuasaan yang sama.

Suyudi Ario Seto bukan orang baru di lingkungan penegakan hukum. Di BNN, sepanjang 2025 ia mengungkap 773 kasus narkotika dengan 1.214 tersangka. Barang bukti yang disita mencakup 4,01 ton sabu dan 2,19 ton ganja, serta enam perkara pencucian uang yang menghasilkan penyitaan aset Rp 144,19 miliar. Kini, ia harus beralih dari fokus pada jaringan narkotika ke seluruh jajaran kepolisian, sebuah medan yang jauh lebih luas dan kompleks.

Perombakan ini juga memperlihatkan gerak silang antarposisi. Dudung Abdurachman, yang baru menjabat Kepala Staf Kepresidenan sejak akhir April 2026, kini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sebelumnya, ia adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Di KSP, Dudung memperkuat kanal pengaduan masyarakat dan mengawal program prioritas Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis. Kini ia kembali ke wilayah yang lekat dengan isu keamanan, meski dalam kapasitas koordinator sipil.

Di sisi lain, Sugiono meninggalkan Kementerian Luar Negeri untuk menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Perpindahan ini mengubah fokus dari diplomasi global—seperti BRICS, ASEAN, dan isu Gaza—ke urusan domestik seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kualitas manusia. Penggantinya, Arrmanatha Christiawan Nasir atau Tata, adalah diplomat karier yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dan pernah menjadi Wakil Tetap Indonesia untuk PBB. Kenaikan Tata menunjukkan kesinambungan di kementerian yang mengurus politik luar negeri.

"Perpindahan ini bukan sekadar rotasi, tetapi upaya Presiden memastikan setiap portofolio diisi oleh figur yang dianggap mampu mempercepat agenda prioritas," ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.

Bagi publik, reshuffle ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas koordinasi antarlembaga. Dengan Listyo di KSP, Dudung di Menko Polkam, dan Suyudi di Polri, pemerintah berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pengawasan keamanan dan percepatan program pembangunan. Namun, tantangan tetap ada: bagaimana memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengganggu stabilitas, terutama di sektor penegakan hukum dan pelayanan publik.

Ke depan, keberhasilan perombakan ini akan diukur dari kemampuan para pejabat baru menyesuaikan diri dengan tugas yang berbeda. Apakah Listyo mampu mengubah gaya komandonya menjadi koordinasi yang efektif di Bina Graha? Apakah Suyudi dapat membawa pendekatan pemberantasan narkotika ke seluruh institusi Polri? Dan apakah Dudung bisa mengoordinasikan politik dan keamanan dengan baik? Publik akan menyoroti langkah-langkah awal mereka dalam beberapa bulan mendatang.