Reshuffle Ketujuh Prabowo: 17 Pejabat Dilantik, Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri

Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar perombakan kabinet pada Kamis (1/10) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebanyak 17 pejabat dilantik dalam reshuffle ketujuh era Kabinet Merah Putih, menjadikannya yang terbesar sepanjang pemerintahan Prabowo. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 dan 105/P/2026, mencakup rotasi, pemberhentian, dan pengangkatan menteri, wakil menteri, kepala staf kepresidenan, hingga kepala badan.

Pergantian paling menonjol adalah posisi Kapolri. Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menggantikan Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian dialihkan ke posisi Kepala Staf Kepresidenan. Langkah ini menandai pertama kalinya dalam sejarah, seorang Kapolri aktif beralih ke lingkaran inti Istana. Sementara itu, Wahyu Hadiningrat diangkat sebagai Wakapolri, mendampingi Suyudi.

Di sektor ekonomi, dua kursi Wakil Menteri Keuangan yang lowong beberapa bulan akhirnya terisi. Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman dipercaya mengisi posisi strategis tersebut. Kehadiran mereka diharapkan mempercepat konsolidasi fiskal dan mendorong reformasi perpajakan yang sempat tertunda. Sementara itu, Menteri Perindustrian dijabat M. Sarmuji, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita dari partai yang sama. Rotasi ini dinilai sebagai upaya memperkuat hilirisasi industri dan daya saing ekspor.

Perombakan ini juga menyentuh kementerian koordinator. Bahlil Lahadalia kini menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, dan Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam. Di jajaran menteri, Arrmanatha Nasir dipercaya memimpin Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, sejumlah wakil menteri baru turut dilantik, seperti Drajat Hari Wibowo (Wamenko Perekonomian), Muhamad Soleh Mustofa (Wamentan), dan Irwan Meilano (Wamen KKP).

Selain itu, posisi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional diisi Dedi Prasetyo, Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa dijabat Fadil Imran, dan Arianto Wibowo sebagai Wakil BPKP. Untuk lembaga nonstruktural, Nuzran Joher dan Radian Syam ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota suatu badan.

"Reshuffle ini menunjukkan konsolidasi kekuasaan yang makin solid, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas koordinasi di tengah tantangan ekonomi global," ujar seorang analis politik yang enggan disebutkan namanya.

Dengan komposisi baru, pemerintah dihadapkan pada ujian berat: menjaga stabilitas politik dan keamanan, mempercepat pemulihan ekonomi, serta memenuhi janji reformasi agraria. Publik akan mencermati apakah langkah ini mampu mendorong kinerja kabinet atau justru memperlambat pengambilan keputusan. Sejumlah pihak menilai reshuffle ini sebagai persiapan menghadapi tahun politik 2027, di mana stabilitas menjadi kunci.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan para pejabat baru cepat beradaptasi dan bekerja sinergis. Apakah perombakan ini akan menghasilkan terobosan nyata atau hanya menjadi rotasi rutin? Waktu yang akan membuktikan, tetapi tekanan publik untuk hasil konkret semakin menguat.