PBNU Umumkan Kepengurusan 2026-2031: Gus Kikin Pimpin, Gus Ipul hingga Gus Ipang di Kursi Wakil Ketua
Baca dalam 60 detik
- KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dan KH Miftachul Akhyar resmi memimpin PBNU untuk masa khidmah lima tahun ke depan.
- Tujuh nama duduk sebagai Wakil Ketua Tanfiziyah, termasuk Saifullah Yusuf, Lukman Edy, dan Juri Ardiantoro.
- Struktur baru menggabungkan wajah lama dan generasi muda, sinyal konsolidasi menjelang agenda politik nasional 2029.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi membuka tirai kepengurusan masa khidmah 2026-2031, dengan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar tetap memegang tampuk Ketua Umum dan Rais Aam. Pengumuman struktur lengkap disampaikan pada Rabu (30/9), menandai dimulainya babak baru organisasi Islam terbesar di Indonesia itu setelah Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Yang menarik, komposisi Tanfiziyah kali ini memuat tujuh Wakil Ketua dengan latar belakang yang cukup beragam. Selain nama-nama kiai tradisional seperti KH Muhammad Faiz Syukron dan KH Abdul Ghoffar Rozin (Gus Rozin), kursi wakil ketua juga diisi figur yang akrab dengan dunia pemerintahan dan politik praktis: Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Muhammad Lukman Edy, Ganefri, Juri Ardiantoro, serta Irfan Asy'ari Sudirman Wahid (Gus Ipang). Formasi ini menandakan PBNU tidak hanya menjaga akar pesantren, tetapi juga memperkuat jembatan ke ruang kebijakan publik.
Di posisi Sekretaris Jenderal, Gus Gudfan Arif Ghofur dipercaya mengawal roda administrasi organisasi, sementara Prof. Dr. H. Ainun Na'im mengisi kursi Bendahara Umum. Keduanya akan menjadi motor operasional harian PBNU, mulai dari pengelolaan jaringan pesantren hingga program pemberdayaan ekonomi umat.
Di jajaran Rais Aam, lima Wakil Rais Aam ditunjuk untuk mendampingi Kiai Miftach: KH Nurul Huda Jazuli, KH Anwar Iskandar, KH Afifuddin Muhajir, KH Muhammad Musthofa Aqiel Sirodj, dan KH Bahauddin Nur Salim alias Gus Baha. Nama terakhir menjadi sorotan karena popularitasnya di kalangan santri muda dan pengguna media sosial, sebuah aset dakwah yang tidak dimiliki banyak organisasi keagamaan lain.
"Komposisi ini menunjukkan PBNU berupaya menyeimbangkan otoritas keilmuan klasik dengan kebutuhan komunikasi publik yang lebih luas," ujar seorang pengamat organisasi keagamaan yang memantau proses Muktamar.
Struktur Rais juga diisi sejumlah tokoh berpengaruh, mulai dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, Muhammad Cholil Nafis, hingga Nadirsyah Hosen (Gus Nadir). Sementara di posisi Katib Aam, Prof. Dr. Ir. KH Mohammad Nuh dipercaya memimpin, didampingi sejumlah Katib seperti Taj Yasin Maimoen dan Ismail Cawidu. Kehadiran M Nuh, mantan Menteri Pendidikan, memberi sinyal bahwa PBNU akan serius menggarap isu pendidikan dan literasi keagamaan.
Daftar lengkap pengurus juga memuat nama-nama lama yang tetap dipertahankan, seperti Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj dan Dr. Muhammad A.S Hikam, berdampingan dengan wajah-wajah baru dari kalangan akademisi dan profesional. Pola ini memperlihatkan strategi regenerasi yang tidak meninggalkan pengalaman kepemimpinan sebelumnya.
Bagi publik luas, susunan PBNU bukan sekadar urusan internal organisasi. NU menaungi puluhan juta warga dan ribuan pesantren, sehingga arah kebijakan PBNU kerap menjadi rujukan dalam isu keagamaan, pendidikan, hingga politik kebangsaan. Kehadiran sejumlah nama yang memiliki rekam jejak di pemerintahan menimbulkan pertanyaan: sejauh mana PBNU akan terlibat dalam dinamika politik lima tahun ke depan, terutama menjelang Pemilu 2029?
Yang jelas, tantangan terbesar kepengurusan baru adalah menjaga relevansi NU di tengah perubahan lanskap sosial, digitalisasi dakwah, dan meningkatnya kompetisi antarorganisasi keagamaan. Publik akan menantikan apakah formasi 2026-2031 mampu menerjemahkan kekuatan tradisional NU menjadi kebijakan yang berdampak nyata bagi umat, atau justru terjebak dalam konsolidasi internal yang berkepanjangan.
